Mataram, jejak-kasusnews.web.id, (7 Mei 2026) — Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PW SEMMI) Nusa Tenggara Barat menyoroti sikap Komisi III DPRD NTB dan Pemerintah Provinsi NTB yang kembali mendukung rencana perpanjangan relaksasi ekspor konsentrat PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Kebijakan tersebut dinilai bukan menjadi solusi, melainkan justru memperpanjang paradoks hilirisasi di daerah.
Ketua Umum PW SEMMI NTB, Rizal Ansari, menilai argumentasi yang menyebut relaksasi ekspor diperlukan untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah menunjukkan masih kuatnya ketergantungan NTB terhadap sektor tambang. Padahal, dalam kerangka kebijakan nasional melalui Undang-Undang Minerba, relaksasi ekspor seharusnya bersifat sementara guna mendorong percepatan pembangunan dan optimalisasi smelter, bukan menjadi kebijakan yang terus berulang.
“Ketika relaksasi terus diperpanjang dengan alasan yang sama, maka itu bukan lagi transisi, melainkan normalisasi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Ini bertentangan dengan semangat hilirisasi nasional,” tegas Rizal Ansari kepada media, Kamis (7/5/2026).
PW SEMMI NTB juga mengkritisi pernyataan yang menyebut tanpa kontribusi sektor tambang, ekonomi NTB akan mengalami kontraksi. Menurut Rizal, kondisi tersebut justru menjadi bukti bahwa struktur ekonomi daerah belum mengalami transformasi yang signifikan dan masih tergolong rapuh.
“Pernyataan bahwa ekonomi akan terjun bebas tanpa ekspor konsentrat adalah alarm serius bahwa NTB belum keluar dari jebakan ekonomi ekstraktif. Solusinya bukan memperpanjang relaksasi, tetapi mempercepat industrialisasi,” lanjutnya.
Lebih lanjut, PW SEMMI NTB menilai dukungan terhadap perpanjangan relaksasi ekspor menunjukkan belum adanya keberanian politik untuk mendorong percepatan optimalisasi smelter dan pengembangan industri turunan berbasis mineral di daerah.
Menurut organisasi tersebut, hilirisasi tidak boleh dipahami sebatas keberadaan fasilitas smelter, tetapi harus menjadi pintu masuk lahirnya ekosistem industri yang lebih luas, termasuk sektor manufaktur, peningkatan kualitas tenaga kerja lokal, hingga penguatan sektor ekonomi non-tambang.
“Jika NTB hanya berhenti pada ekspor konsentrat dan smelter yang belum optimal, maka kita hanya akan menjadi daerah penghasil bahan mentah tanpa nilai tambah yang berarti bagi masyarakat,” tegasnya.
PW SEMMI NTB menegaskan, ketergantungan berulang terhadap relaksasi ekspor berpotensi menghambat transformasi ekonomi daerah dan bertolak belakang dengan agenda kemandirian ekonomi nasional.
“NTB membutuhkan keberanian untuk keluar dari ketergantungan tambang. Ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi seberapa kuat struktur ekonomi itu mampu berdiri tanpa bergantung pada eksploitasi sumber daya alam,” tutup Rizal Ansari. (Red)
