Bangka Tengah – Meski pemberitaan sebelumnya telah menyoroti aktivitas tambang ilegal di Desa Teru, Kecamatan Simpang Katis, hingga hari ini belum ada tindakan nyata dari pihak berwenang. Alat berat terus beroperasi tanpa henti, bahkan hingga sore dan dini hari, semakin mendekati badan jalan utama yang menjadi akses vital masyarakat.
Fakta yang Diabaikan
Investigasi terbaru tim media Purna Polri menunjukkan bahwa aktivitas tambang bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam keberadaan jalan utama yang hanya berjarak beberapa meter dari lokasi. Masyarakat kini mempertanyakan efektivitas media dalam menyuarakan keresahan mereka, karena hingga kini belum ada respons atau tindakan tegas dari pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum.
“Kemarin sudah diberitakan jelas-jelas, tapi mana tindakannya? Tambang ini seperti kebal hukum. Kalau begini terus, apa gunanya media menyampaikan fakta kalau tidak ada yang peduli?” ujar salah seorang warga Desa Teru dengan nada kecewa.
Risiko Semakin Nyata
Dengan alat berat yang terus mendekati badan jalan, risiko longsor dan kerusakan jalan utama semakin besar. Jalan tersebut merupakan jalur utama yang menghubungkan desa-desa di Kecamatan Simpang Katis. Jika rusak, dampaknya akan melumpuhkan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.
“Kami bisa terisolasi kalau jalan ini hancur. Ini bukan ancaman lagi, ini sudah di depan mata. Tapi siapa yang peduli? Pemerintah dan aparat seperti sengaja membiarkan,” tambah warga lainnya.
Tudingan Keterlibatan Oknum TNI dari Kompi senapan B
Kuatnya dugaan bahwa tambang ini dilindungi oleh seorang oknum TNI dari kompi bernama "Sulton" semakin membuat masyarakat enggan melapor. Keberadaan oknum tersebut dianggap menjadi alasan mengapa tambang ilegal ini tetap beroperasi tanpa hambatan, meski jelas-jelas melanggar hukum dan membahayakan fasilitas umum.
“Kalau sudah melibatkan oknum aparat, kami sebagai warga kecil hanya bisa pasrah. Harusnya mereka melindungi masyarakat, bukan tambang ilegal,” ujar seorang tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya.
Desakan Tindakan Konkret
Warga mendesak aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk tidak lagi berdiam diri. "Kalau dibiarkan, ini akan menjadi bukti nyata bahwa hukum bisa dibeli, dan rakyat kecil tidak punya tempat untuk mengadu. Kami ingin tindakan, bukan diam atau alasan!" seru salah satu warga dengan penuh emosi.
Hingga berita ini dirilis, alat berat masih terlihat beroperasi, dan aktivitas tambang semakin mendekati badan jalan. Ketidakpedulian pihak berwenang terhadap kondisi ini hanya memperkuat dugaan bahwa ada kepentingan tertentu yang melindungi aktivitas tambang ilegal ini.
Jika aparat dan pemerintah tetap diam, maka mereka tidak hanya membiarkan hukum dilanggar, tetapi juga menyisakan kerusakan yang tak terpulihkan bagi rakyat dan negara.
(Redaksi
Reporter mpp
