GARUT,Jejakkasusnews.web.id — Pembangunan gedung SDN 1 Jagabaya yang berlokasi di Kampung Lancar, Desa Jagabaya, Kecamatan Mekarmukti, Kabupaten Garut, menuai kekecewaan dari sejumlah warga setempat.
Proyek pembangunan sekolah dengan nilai anggaran disebut mencapai Rp2 miliar lebih tersebut menjadi sorotan karena warga sekitar mengaku belum mendapatkan kepastian untuk dilibatkan sebagai tenaga kerja maupun pemasok material pembangunan.
Informasi yang dihimpun pada 27 Agustus 2026, sejumlah pekerja yang terlihat di lokasi justru disebut banyak berasal dari wilayah lain. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat: jika pembangunan dilaksanakan di wilayah Desa Jagabaya, mengapa kesempatan ekonomi bagi warga setempat justru dinilai minim?
Kekecewaan warga semakin kuat karena pembangunan tersebut semestinya tidak hanya menghasilkan bangunan fisik, tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar.
Kepala Desa Jagabaya, Yayan Suryana, disebut belum mengetahui secara jelas pihak pelaksana maupun asal-usul perusahaan atau CV yang mengerjakan proyek tersebut.
Menurut informasi yang disampaikan kepada media, hingga saat ini belum ada tembusan resmi kepada Pemerintah Desa Jagabaya dari pihak pengelola atau pelaksana pembangunan terkait keberadaan proyek tersebut.
Kondisi ini tentu patut menjadi perhatian pihak terkait, khususnya apabila proyek menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar. Transparansi mengenai pelaksana pekerjaan, sumber anggaran, nilai kontrak, hingga mekanisme pelaksanaan seharusnya dapat diketahui dan diawasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Salah seorang narasumber yang merupakan Ketua Karang Taruna Desa Jagabaya meminta agar pihak sekolah dan pelaksana pembangunan lebih memperhatikan keberadaan masyarakat setempat.
Ia secara khusus meminta kepada Kepala SDN 1 Jagabaya, Jalaluddin, agar warga lokal diberikan kesempatan untuk bekerja dalam proyek tersebut, termasuk dilibatkan sebagai tenaga kerja maupun pemasok kebutuhan material.
«“Kami meminta agar warga setempat diperhatikan, baik untuk tenaga kerja maupun penyuplai bahan. Kalau kebutuhan material bisa diperoleh dari toko milik warga setempat, tentu akan membantu perekonomian masyarakat,” ujarnya.»
Menurutnya, jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton ketika pembangunan bernilai miliaran rupiah berlangsung di lingkungan mereka sendiri.
Sorotan warga bukan semata-mata persoalan siapa yang bekerja di proyek tersebut. Lebih jauh, masyarakat menginginkan agar pembangunan sekolah benar-benar memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi lingkungan sekitar.
Pihak terkait juga didorong memastikan seluruh proses pembangunan berjalan transparan, sesuai spesifikasi teknis, kontrak, serta ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Masyarakat berharap tidak ada penyimpangan dalam penggunaan anggaran, baik dalam pekerjaan fisik maupun pengadaan material. Jika terdapat dugaan pelanggaran atau ketidaksesuaian, warga meminta instansi berwenang melakukan pemeriksaan secara objektif.
“Jangan sampai pembangunan sekolah yang anggarannya mencapai miliaran rupiah berdiri di tengah masyarakat, tetapi masyarakat setempat justru tidak mendapatkan manfaat ekonomi yang layak,” demikian keresahan warga.
Hingga berita ini ditulis, pihak pelaksana proyek maupun Kepala SDN 1 Jagabaya belum memberikan penjelasan secara resmi terkait mekanisme perekrutan tenaga kerja, pemasok material, identitas perusahaan/CV pelaksana, serta alasan minimnya keterlibatan warga setempat.
Awak media membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak sekolah, pelaksana proyek, pemerintah desa, maupun instansi terkait untuk memberikan penjelasan secara berimbang.
Red…
