Aceh Singkil,Jejakkasusnews.web.id – Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Aceh Singkil menggelar Focus Group Discussion (FGD) II penyusunan dokumen studi kelayakan dan masterplan kawasan perkantoran terpadu, Senin, 9 November 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Bappeda, Pulo Sarok, Singkil, dibuka oleh Bupati Aceh Singkil, Safriadi Oyon, yang diwakili Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Singkil, Edi Widodo.
Kepala Dinas PUPR Aceh Singkil, Abdul Ali Karya, mengatakan FGD tersebut penting untuk menyempurnakan dokumen studi kelayakan kawasan perkantoran pemerintah.”Ke depan, kawasan perkantoran pemerintah Aceh Singkil diharapkan menjadi kawasan yang representatif dan terbebas dari ancaman banjir tahunan,” ujarnya.
Ia mengajak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mengikuti kegiatan tersebut, menyimak paparan konsultan, serta memberikan masukan untuk menyempurnakan dokumen perencanaan.
Sementara itu, Pj. Sekda Aceh Singkil, Edi Widodo, menyampaikan bahwa sejak dimekarkan pada 1999, Kabupaten Aceh Singkil menghadapi berbagai persoalan terkait kondisi topografi dan kerentanan kawasan perkantoran.Menurutnya, FGD diperlukan untuk membahas dan menyempurnakan dokumen studi kelayakan pembangunan kawasan perkantoran terpadu.
Kajian tersebut penting untuk menilai kelayakan rencana pembangunan secara sistematis, baik dari aspek lokasi, teknis, lingkungan, pembiayaan, maupun sosial budaya.
Edi juga meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) memastikan data jumlah aparatur sipil negara (ASN). Sementara itu, Bappeda diminta menyiapkan perencanaan anggaran, sedangkan camat dan kepala desa diharapkan mengawal pelaksanaan kegiatan agar berjalan dengan baik.
Lebih lanjut, Edi menjelaskan rencana pengembangan kawasan perkantoran terpadu mencakup zonasi enam blok beserta jaringan jalan di atas lahan eks Nafasindo seluas 673 hektare. Kawasan tersebut berada di wilayah Desa Selok Aceh, Ujung Bawang, Pea Bumbung, dan Takal Pasir.
Rencana pemanfaatan lahan tersebut meliputi kawasan perkantoran pemerintah seluas 69,55 hektare, perdagangan, jasa, dan fasilitas umum 188,90 hektare, perumahan pegawai 60,90 hektare, utilitas dan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 19,43 hektare, cadangan perdagangan dan jasa 41,48 hektare, ruang terbuka hijau dan biru 175,01 hektare, serta jaringan jalan 118,19 hektare.
Edi menegaskan, salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan dokumen tersebut adalah kesesuaian aspek hukum dan regulasi tata ruang. Seluruh kajian harus selaras dengan Qanun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Singkil serta RTRW Provinsi Aceh.
“Keselarasan dengan regulasi tata ruang harus menjadi perhatian agar perencanaan kawasan perkantoran terpadu memiliki landasan hukum yang kuat,” ungkapnya. (Syahrul)
