ACEH SINGKIL,Jejakkasusnews.web.id – Direktur Eksekutif Central Hukum & Keadilan (CHK) Aceh Singkil, Razaliardi Manik, melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Singkil yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp850 juta pada APBK Tahun Anggaran 2026 untuk studi kelayakan dan masterplan pembangunan kawasan perkantoran terpadu.
Razaliardi menilai rencana pembangunan pusat pemerintahan di atas lahan eks-HGU PT Nafasindo seluas 673 hektare tersebut tidak lebih dari sekadar proyek ambisius untuk menutupi ketidak mampuan Bupati Aceh Singkil, Safriadi Oyon dalam mengelola anggaran pembangunan.
“Publik Aceh Singkil tidak butuh mimpi di siang bolong. Di saat daerah kita masih menyandang status sebagai kabupaten termiskin nomor satu di Provinsi Aceh dengan angka kemiskinan mencapai 17,07 persen, Safriadi Oyon justru menghamburkan Rp 850 juta uang rakyat hanya untuk selembar kertas perencanaan,” tegas Razaliardi Manik dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (12/11/2026).
Menurut Razaliardi, jika dikalkulasikan secara rasional dengan kemampuan keuangan daerah, rencana pembangunan perkantoran terpadu yang ditaksir menelan biaya lebih dari Rp200 miliar tersebut sangat tidak realistis. APBK Aceh Singkil yang berkisar antara Rp 850 miliar hingga Rp 900 miliar per tahun sebagian besar sudah habis tersedot untuk belanja rutin birokrasi dan pelayanan dasar.
Ia juga menyoroti sisa masa jabatan Bupati Aceh Singkil, Safriadi Oyon, yang tinggal sekitar tiga tahun ke depan tanpa adanya kepastian komitmen pendanaan fisik dari pemerintah pusat.
“Rencana pembangunan perkantoran terpadu Pemerintah Aceh Singkil tersebut hanya akal-akalan untuk meloloskan anggaran studi kelayakan atau kajian. Padahal Bupati Safriadi Oyon sadar betul bahwa rencana pembangunan perkantoran terpadu Pemerintah Aceh Singkil tersebut hanya sebuah perencanaan ‘CET LANGIT’ yang mustahil terwujud,” kecam Razaliardi dengan nada keras.
Lebih lanjut ia menjelaskan, dokumen Feasibility Study memiliki masa kedaluwarsa 3 hingga 5 tahun. Jika sampai akhir masa jabatan bupati proyek fisiknya tidak kunjung dibangun karena ketiadaan anggaran, maka Rp 850 juta itu otomatis hangus menjadi beban kebijakan dan sampah administrasi bagi bupati berikutnya.
Selain persoalan ketimpangan fiskal, status lahan eks-HGU PT Nafasindo yang direncanakan menjadi lokasi proyek juga dinilai masih menyisakan pekerjaan rumah terkait kepastian hukum dan tata ruang. Razaliardi menegaskan bahwa anggaran Rp 850 juta tersebut seharusnya memiliki nilai guna jauh lebih tinggi jika dialihkan untuk menjawab kebutuhan mendesak masyarakat Aceh Singkil.
“Dengan uang Rp 850 juta, Pemkab Aceh Singkil bisa merehab puluhan unit Rumah Layak Huni bagi warga miskin ekstrem, memperbaiki jembatan dan jalan produksi pertanian yang rusak, atau membantu modal usaha nelayan tradisional kita. Itu baru kebijakan yang berpihak pada rakyat, bukan sibuk merancang istana perkantoran di atas kertas,” tandasnya.
Atas dasar itu, Central Hukum & Keadilan (CHK) Aceh Singkil mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil untuk menjalankan fungsi pengawasan secara ketat. Razaliardi meminta DPRK memanggil pihak eksekutif guna membuka hasil studi kelayakan tersebut secara transparan ke hadapan publik, sekaligus menolak segala bentuk usulan anggaran lanjutan seperti penyusunan Detail Engineering Design (DED)โsebelum ada jaminan pendanaan konstruksi yang jelas di luar APBK.(Syahrul)
