ACEH SINGKIL,Jejakkasusnews.web.id – Pemerintah Desa Suka Damai, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDes) di Kantor Desa setempat, Jalan Singkil–Rimo Km 08, Jumat (13/11/2026).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Camat Singkil melalui Sekretaris Kecamatan (Setcam) Singkil, Adrian Mitra, S.Sos.
MusrenbangDes ini menjadi forum penting dalam menyerap aspirasi masyarakat sekaligus merumuskan arah dan prioritas pembangunan desa untuk tahun anggaran mendatang.
Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BPKam) Suka Damai, Sahidin, dalam sambutannya menegaskan bahwa MusrenbangDes bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan momentum strategis untuk menentukan kebutuhan dan arah pembangunan desa berdasarkan aspirasi masyarakat.
Ia mengajak seluruh peserta, baik unsur pemerintahan desa maupun masyarakat, untuk membangun sinergi dan menjaga suasana musyawarah yang kondusif.
Menurutnya, setiap usulan perlu dihargai meskipun tidak seluruhnya dapat direalisasikan dalam waktu bersamaan karena keterbatasan anggaran.
“Mari kita saling menghargai satu sama lain. Hargai setiap usulan yang disampaikan, meskipun belum semuanya dapat diakomodasi melalui anggaran,” ujar Sahidin.
Sementara itu, Kepala Desa Suka Damai, Ali Hasmi, melalui sambutan tertulis yang dibacakan Sekretaris Desa (Sekdes) Harpan, mengajak seluruh peserta untuk bersama-sama dengan pemerintah desa menentukan arah pembangunan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Ia berharap forum MusrenbangDes dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai wadah menyampaikan aspirasi, menyatukan pandangan, serta menyepakati program pembangunan berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas desa.
Dalam arahannya, Sekretaris Kecamatan Singkil, Adrian Mitra, S.Sos., menekankan pentingnya mengedepankan prinsip partisipatif dalam proses perencanaan pembangunan desa.
Menurutnya, meskipun pemerintah saat ini tengah menghadapi kebijakan efisiensi anggaran, pelaksanaan MusrenbangDes tetap harus dilakukan.
Forum tersebut memiliki peran penting untuk menghimpun aspirasi masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan program pembangunan desa.
Ia juga mengingatkan bahwa perencanaan pembangunan harus dilakukan secara terukur, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“MusrenbangDes tetap harus dilaksanakan untuk menampung aspirasi masyarakat. Namun, setiap usulan perlu disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan skala prioritas pembangunan,” demikian arahan Adrian.
Dalam kesempatan yang sama, Pendamping Desa, Arifsyah, ST., mengingatkan pemerintah desa agar senantiasa melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan maupun instansi terkait, terutama dalam penyusunan dan penginputan anggaran.
Ia menyoroti masih ditemukannya sejumlah persoalan terkait tagging atau penandaan penganggaran program yang belum sesuai dengan klasifikasi peruntukannya.
Salah satu contoh yang disampaikan adalah penganggaran biaya petugas sampah yang menurutnya perlu ditempatkan pada klasifikasi anggaran yang tepat.
Karena itu, koordinasi dan ketelitian dalam proses perencanaan serta penganggaran dinilai penting agar setiap program dapat dilaksanakan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan pada tahap pelaksanaannya.
Selanjutnya, Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Aceh Singkil, Hermanto, SP., dalam arahannya menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah desa dan BPKam dalam menjalankan fungsi masing-masing.
Ia mengingatkan agar penyelenggaraan pemerintahan desa tidak berjalan sendiri-sendiri.
Menurutnya, BPKam dan pemerintah desa harus memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing serta membangun komunikasi yang baik demi terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang harmonis.
Hermanto juga menegaskan bahwa BPKam tidak hanya berperan dalam melakukan pengawasan, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga komunikasi dan memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat apabila muncul informasi yang tidak sesuai dengan fakta.
“Jangan sampai BPKam berjalan sendiri dan pemerintah desa juga berjalan sendiri. Keduanya harus saling berkoordinasi dan memahami tugas serta fungsi masing-masing,” tegasnya.
Ia turut mengingatkan bahwa tidak semua usulan masyarakat harus dipaksakan masuk ke dalam anggaran. Setiap program perlu melalui proses pembahasan, penyaringan, dan penentuan skala prioritas dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, kewenangan desa, serta kemampuan keuangan yang tersedia.
Hermanto juga menyebutkan bahwa Tim Penyusun RKPDes telah dibentuk sebelumnya.
Tim tersebut memiliki peran penting dalam mempersiapkan dan menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa agar program yang disepakati melalui MusrenbangDes dapat dituangkan secara terarah dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
Dengan demikian, hasil MusrenbangDes diharapkan tidak berhenti sebatas daftar usulan, tetapi menjadi bagian dari proses perencanaan pembangunan yang sistematis, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri pimpinan dan anggota BPKam Suka Damai, Plt. Sekretaris DPMK Aceh Singkil Hermanto, SP., Bhabinkamtibmas Bambang, Babinsa Sugianto, Pendamping Desa Arifsyah, ST., Pendamping Lokal Desa (PLD) Mulyadi, perangkat desa, serta sejumlah undangan lainnya.
Melalui MusrenbangDes ini, Pemerintah Desa Suka Damai diharapkan mampu merumuskan program pembangunan yang tepat sasaran, mengutamakan kebutuhan masyarakat, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah di tingkat kecamatan maupun kabupaten.(Syahrul)
