DUGAAN PRAKTIK MAFIA SOLAR DI MINAHASA SELATAN DISOROT, PENGAWASAN DIPERTANYAKAN: POLRES DIMINTA BERTINDAK, POLDA SULUT DIHARAPKAN TURUN TANGAN
MINAHASA SELATAN –jejakkasusnews.web.id Pemberantasan dugaan praktik mafia Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) kembali menjadi sorotan. Publik mulai mempertanyakan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum, terutama apabila muncul dugaan keterlibatan oknum yang seharusnya menjalankan fungsi kontrol sosial.
Sejumlah nama dan lokasi kini menjadi bahan pembicaraan di tengah masyarakat. Di kawasan SPBU Amurang, muncul penyebutan nama Gode dan oknum yang disebut sebagai wartawan, Maurien Winerungan. Sementara itu, di wilayah Tumpaan, beredar penyebutan nama Everhard Kandou Kapoh yang dikenal dengan sapaan Om Jenggot serta Kiki Lee.
Namun, penyebutan nama-nama tersebut masih memerlukan verifikasi dan pembuktian. Belum dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang disebut memiliki keterlibatan dalam praktik penyalahgunaan solar bersubsidi.
Persoalan ini justru menjadi alasan penting bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan secara objektif, profesional, dan transparan. Jika terdapat dugaan keterlibatan oknum wartawan maupun pihak lainnya, semuanya harus diperlakukan sama di hadapan hukum.
POLRES MINSEL DIMINTA TIDAK TUTUP MATA
Masyarakat mempertanyakan sejauh mana langkah konkret Polres Minahasa Selatan dalam mengawasi distribusi solar bersubsidi, khususnya di SPBU Amurang dan Tumpaan.
Jangan sampai pengawasan hanya sebatas kegiatan seremonial, sementara dugaan penyimpangan di lapangan tidak mendapatkan penanganan yang jelas.
Aparat kepolisian diharapkan melakukan penelusuran terhadap pola distribusi, pembelian berulang, dugaan penggunaan kendaraan bertangki modifikasi, serta kemungkinan adanya penyalahgunaan kuota BBM subsidi.
POLDA SULUT DIHARAPKAN TURUN TANGAN
Apabila penanganan di tingkat wilayah dinilai belum memberikan kejelasan, Polda Sulawesi Utara diharapkan mengambil langkah supervisi dan melakukan penyelidikan secara menyeluruh.
Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. Siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tanpa memandang profesi, jabatan, maupun kedekatan dengan pihak tertentu.
Solar bersubsidi merupakan hak masyarakat yang membutuhkan. Bukan untuk dikuasai oleh kelompok tertentu demi keuntungan pribadi.
Kini masyarakat menunggu tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan. Transparansi dan keberanian aparat dalam mengusut dugaan penyimpangan menjadi ujian kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Minahasa Selatan.
Hingga berita ini disusun, pihak-pihak yang disebutkan maupun Polres Minahasa Selatan belum memberikan keterangan atau klarifikasi yang dapat dicantumkan dalam pemberitaan ini. Ruang hak jawab dan klarifikasi tetap terbuka bagi semua pihak.
