GARUT,Jejakkasusnews.web.id – Transparansi penggunaan anggaran pemerintah kembali menjadi sorotan. Kali ini, perhatian tertuju pada pelaksanaan program Bantuan Pemerintah Revitalisasi Satuan Pendidikan di SDN 3 Sukasono, Kabupaten Garut, Tahun Anggaran 2026.
Berdasarkan dokumentasi papan informasi kegiatan yang diperoleh, terdapat persoalan pada bagian pencantuman jumlah dana bantuan. Nominal anggaran terlihat ditulis menggunakan tulisan tangan yang kurang jelas, bahkan tampak terdapat dua angka berbeda yang sulit dipastikan kebenarannya.
Dalam pembesaran dokumentasi, angka yang terlihat menyerupai Rp832.086.800 dan Rp832.000.000. Namun, karena tulisan pada papan informasi tidak terbaca secara tegas, nominal sebenarnya masih perlu dikonfirmasi kepada pihak terkait.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai keterbukaan informasi publik. Sebab, papan informasi proyek bukan sekadar pelengkap administrasi atau formalitas pemasangan di lokasi pekerjaan. Papan tersebut merupakan salah satu sarana bagi masyarakat untuk mengetahui sumber dana, nilai bantuan, pelaksana kegiatan, serta informasi penting lainnya.
Jangan Sampai Transparansi Hanya Menjadi Formalitas
Program revitalisasi satuan pendidikan yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 tentu harus dilaksanakan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan kepada masyarakat.
Apabila informasi mengenai nilai bantuan saja tidak dapat dibaca dengan jelas, bagaimana masyarakat dapat melakukan pengawasan secara maksimal terhadap penggunaan anggaran negara tersebut?
Publik berhak mengetahui secara pasti berapa nilai bantuan yang diterima SDN 3 Sukasono. Terlebih, anggaran tersebut merupakan uang negara yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.
Tim media kontrol sosial menilai perlu adanya penjelasan terbuka dari pihak pelaksana kegiatan maupun instansi pendidikan terkait mengenai pencantuman nominal anggaran tersebut.
Sejumlah Pertanyaan Menanti Jawaban Pihak Terkait
Untuk memastikan keterbukaan informasi, beberapa hal perlu diklarifikasi:
Berapa nilai bantuan revitalisasi yang sebenarnya diterima SDN 3 Sukasono Tahun Anggaran 2026?
Mengapa nominal dana bantuan pada papan informasi ditulis dengan tulisan tangan dan sulit dibaca?
Apakah terdapat kesalahan pencantuman nominal atau perubahan nilai anggaran?
Siapa pihak yang bertanggung jawab atas pemasangan dan keakuratan informasi pada papan kegiatan?
Apakah pihak sekolah maupun pelaksana kegiatan bersedia membuka dokumen dan rincian penggunaan anggaran kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku?
Persoalan ini bukan berarti menuduh adanya penyimpangan anggaran. Namun, ketidakjelasan informasi merupakan hal yang patut segera diperbaiki agar tidak menimbulkan prasangka dan pertanyaan di tengah masyarakat.
Uang Negara Harus Terbuka, Bukan Sekadar Dipasang di Papan
Masyarakat tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Mereka hanya ingin mengetahui informasi yang semestinya menjadi hak publik.
Pihak sekolah, pelaksana kegiatan, maupun instansi terkait diharapkan segera memberikan klarifikasi dan memperbaiki papan informasi agar seluruh keterangan, terutama nominal bantuan, tercantum secara jelas, terbaca, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebab, keberhasilan program revitalisasi bukan hanya dilihat dari berdirinya bangunan sekolah, tetapi juga dari bagaimana anggaran negara dikelola secara transparan dan akuntabel.
Transparansi bukan pilihan, melainkan bagian dari tanggung jawab pengelolaan uang negara.
( Ipey )












