Garut,Jejak-kasusnews.web.id – Gelombang kritik terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur di wilayah Garut Selatan kembali mencuat. Kali ini, Forum Masyarakat Pemerhati Pembangunan dan Pertanian (FMP3) Garut Selatan secara resmi mengajukan permohonan audiensi kepada Ketua DPRD Kabupaten Garut untuk membahas berbagai persoalan pembangunan yang dinilai belum memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Permohonan audiensi tersebut tertuang dalam surat bernomor 016/SP-FMP3/VI/2026 tertanggal 3 Juni 2026 yang ditujukan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Garut. Dalam surat itu, FMP3 meminta agar DPRD membuka ruang dialog secara terbuka guna membahas berbagai dugaan permasalahan pembangunan infrastruktur di 15 kecamatan wilayah Garut Selatan.
Ketua FMP3 Garut Selatan, Miftah Hussalam, menyampaikan bahwa pihaknya menerima banyak laporan dan keluhan dari masyarakat terkait sejumlah proyek pembangunan yang dinilai tidak sesuai harapan. Mulai dari pembangunan jalan, jembatan, hingga irigasi yang diduga dikerjakan tidak optimal dan menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.
Menurutnya, pembangunan yang menggunakan anggaran negara harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta dikerjakan sesuai standar kualitas yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, FMP3 memandang perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap berbagai proyek yang telah dilaksanakan di wilayah Garut Selatan.
“Tujuan kami bukan untuk mencari kesalahan siapa pun, tetapi ingin memastikan bahwa setiap anggaran yang berasal dari uang rakyat benar-benar digunakan secara tepat dan hasilnya dapat dirasakan masyarakat. Banyak laporan yang masuk kepada kami terkait kondisi infrastruktur yang dianggap belum maksimal,” ujar Miftah.
Dalam audiensi yang direncanakan berlangsung pada Selasa, 9 Juni 2026, di Gedung DPRD Kabupaten Garut, FMP3 akan membawa sejumlah poin penting untuk dibahas bersama para wakil rakyat.
Beberapa persoalan yang menjadi perhatian antara lain pembangunan jembatan, irigasi, jalan desa, dan jalan kabupaten yang diduga belum selesai atau mengalami kerusakan dalam waktu relatif singkat. Selain itu, FMP3 juga menyoroti dugaan adanya pekerjaan infrastruktur yang tidak memenuhi standar mutu sehingga menimbulkan kekhawatiran masyarakat mengenai kualitas pembangunan yang dilakukan.
Tak hanya itu, FMP3 juga akan meminta penjelasan terkait transparansi penggunaan anggaran pembangunan yang selama ini dialokasikan untuk wilayah Garut Selatan. Menurut mereka, masyarakat berhak mengetahui bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan proyek dilakukan.
FMP3 menilai pengawasan terhadap proyek pembangunan perlu diperkuat agar setiap pekerjaan dapat berjalan sesuai spesifikasi teknis dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun daerah. Pengawasan yang ketat dianggap menjadi salah satu kunci untuk mencegah terjadinya pembangunan yang tidak berkualitas.
Miftah menegaskan bahwa audiensi tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal jalannya pembangunan daerah. Ia berharap DPRD Kabupaten Garut dapat menindaklanjuti berbagai aspirasi yang akan disampaikan dan melakukan fungsi pengawasannya secara maksimal.
“Kami ingin DPRD menjalankan fungsi pengawasannya secara serius. Jika memang ditemukan adanya pembangunan yang tidak sesuai spesifikasi atau tidak selesai, maka harus ada evaluasi dan langkah perbaikan. Masyarakat membutuhkan infrastruktur yang berkualitas, bukan sekadar proyek yang selesai secara administratif,” tegasnya.
Selain membahas persoalan teknis pembangunan, FMP3 juga ingin mendorong terciptanya sinergi yang lebih baik antara pemerintah daerah, legislatif, kontraktor pelaksana, serta masyarakat. Menurut mereka, keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan pembangunan merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Masyarakat Garut Selatan selama ini berharap pembangunan infrastruktur dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Infrastruktur yang baik diyakini mampu memperlancar distribusi hasil pertanian, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, serta mendukung pengembangan sektor pariwisata yang menjadi salah satu potensi unggulan wilayah selatan Garut.
Melalui audiensi tersebut, FMP3 berharap berbagai persoalan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat dapat memperoleh perhatian serius dari DPRD Kabupaten Garut dan pemerintah daerah. Mereka juga berharap hasil pertemuan nantinya dapat melahirkan langkah konkret untuk meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Garut Selatan demi kepentingan masyarakat luas.
“Kami hadir membawa suara masyarakat. Harapan kami sederhana, yaitu pembangunan yang berkualitas, transparan, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat bagi warga Garut Selatan,” pungkas Miftah Hussalam.
Red**
