GARUT,Jejak-kasusnews.web.id — Bursa calon Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Garut menjelang Musyawarah Daerah (Musda) mulai memanas. Di tengah mencuatnya nama Bupati Garut sebagai kandidat kuat, pengamat politik Abu Hanif Mutaqqin melontarkan kritik keras. Ia menilai ambisi tersebut berpotensi menimbulkan kesan bahwa kekuasaan pemerintahan sedang dibawa masuk ke arena politik internal partai.
Abu mengatakan, ketika maju dalam Pilkada, Bupati Garut bukan merupakan kader yang lahir dari proses panjang kaderisasi Partai Golkar. Karena itu, menurutnya, langkah untuk langsung membidik kursi ketua partai patut dipertanyakan.
«”Sungguh sebuah keajaiban politik yang luar biasa. Saat maju Pilkada, Bupati Garut ini hanya meminjam perahu politik karena statusnya yang masih ‘mualaf kader’. Namun, begitu duduk di kursi kekuasaan, justru muncul kesan seolah memiliki hak paten untuk menjadi nahkoda partai,” kata Abu, Rabu (15/7/2026).»
Menurut Abu, Partai Golkar bukanlah organisasi yang dapat dikuasai hanya karena seseorang memiliki jabatan sebagai kepala daerah. Ia menegaskan bahwa kepemimpinan partai semestinya ditentukan melalui mekanisme organisasi, bukan oleh pengaruh kekuasaan politik.
«”Jangan sampai ada anggapan bahwa setelah memegang tongkat kekuasaan, seseorang bisa sekaligus mencengkeram kemudi partai. Partai bukan perpanjangan tangan jabatan publik, dan bukan pula aset pribadi yang bisa diambil alih karena sedang berkuasa,” ujarnya.»
Abu juga menilai, apabila isu tersebut benar terjadi, kader-kader yang selama bertahun-tahun membangun Partai Golkar berpotensi merasa tersisihkan.
«”Di mana posisi para senior partai yang loyalitas dan kredibilitasnya sudah teruji oleh waktu? Apakah mereka yang telah berdarah-darah membesarkan partai ini hanya akan menjadi penonton dan dipaksa mengantre di belakang?” katanya.»
Ia menyebut Golkar Garut memiliki banyak kader yang telah melalui proses kaderisasi dan memiliki rekam jejak panjang di organisasi. Menurutnya, mereka lebih layak diberi kesempatan memimpin partai dibanding figur yang baru bergabung namun langsung dikaitkan dengan posisi puncak.
Abu mengingatkan bahwa Musda Golkar akan menjadi ujian bagi independensi organisasi. Menurutnya, publik akan menilai apakah proses pemilihan berlangsung berdasarkan demokrasi internal dan AD/ART partai atau justru dipengaruhi oleh kekuatan jabatan yang berada di luar struktur organisasi.
Hingga berita ini diterbitkan, Bupati Garut maupun jajaran DPD Partai Golkar Kabupaten Garut belum memberikan keterangan resmi terkait kritik tersebut maupun isu pencalonan Ketua DPD Partai Golkar yang berkembang menjelang Musda.
Hendi Heryana
