Jakarta,Jejakkasusnews.web.id – Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam upaya percepatan penanganan dampak bencana banjir serta peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat. Hal tersebut ditandai dengan pertemuan koordinasi yang dilakukan Bupati Aceh Utara, H. Ismail A. Jalil, S.E., M.M., atau yang akrab disapa Ayahwa, dengan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono, dan Pelaksana Tugas Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana (PSKB) Masryani Mansyur di Kantor Kementerian Sosial RI, Jakarta, Selasa (21/7).
Juru Bicara Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Muntasir Ramli, mengatakan pertemuan tersebut membahas langkah-langkah strategis untuk mempercepat pemulihan pascabanjir di Kabupaten Aceh Utara, terutama melalui penguatan dukungan dari pemerintah pusat.
“Fokus pembahasan mencakup penguatan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak banjir, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar hingga percepatan proses pemulihan sosial. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berharap dukungan dari Kementerian Sosial dapat segera direalisasikan agar masyarakat yang terdampak dapat segera bangkit,” kata Muntasir.
Selain penanganan dampak bencana, dalam pertemuan tersebut juga dibahas program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Menurut Muntasir, Bupati Aceh Utara menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung penuh implementasi program tersebut di Aceh Utara sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan membuka kesempatan pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat.
Ayahwa juga berharap koordinasi yang terus terjalin antara Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan Kementerian Sosial RI dapat menghasilkan langkah-langkah konkret yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, baik dalam percepatan pemulihan pascabencana maupun penguatan sektor pendidikan.
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berkomitmen untuk terus membangun kolaborasi dengan pemerintah pusat guna menghadirkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Zulfikar
