GARUT,Jejakkasusnews.web.id — Suara keras terkait pembangunan infrastruktur kembali disuarakan aktivis masyarakat. Dalam aksi hari ini, rekan-rekan Gerakan Masyarakat Banjarwangi, Singajaya, Pendeuy (GEMA BSP) menyampaikan aspirasi agar pembangunan infrastruktur di Kecamatan Banjarwangi, Singajaya, dan Pendeuy dapat direalisasikan secara maksimal pada tahun 2026.
Namun, aspirasi tersebut bukan sekadar meminta pembangunan dikebut. GEMA BSP menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh berhenti pada kegiatan menghabiskan anggaran atau sekadar mengejar target seremonial.
Aktivis Kecamatan Banjarwangi, Jajang Nurjaman yang akrab disapa Ceng Dzanu, mendesak pemerintah dan seluruh pihak terkait agar pembangunan benar-benar memperhatikan kualitas, aspek teknis, kondisi geografis, serta keselamatan masyarakat.
«“Jangan asal bangun! Infrastruktur harus benar-benar dirancang berdasarkan kondisi wilayah. Jangan sampai baru dibangun, kemudian rusak atau menjadi ancaman bagi masyarakat,” tegas Ceng Dzanu.»
Menurutnya, kawasan Garut selatan memiliki karakter geografis yang harus menjadi perhatian serius. Ancaman longsor, banjir, maupun pergerakan tanah tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele dalam setiap perencanaan pembangunan.
Karena itu, pembangunan jalan, jembatan, irigasi, maupun fasilitas publik harus menggunakan perencanaan dan standar konstruksi yang sesuai dengan kondisi lapangan. Mitigasi bencana harus menjadi bagian utama, bukan sekadar pelengkap dokumen pembangunan.
GEMA BSP juga menyoroti pentingnya keberlanjutan. Pemerintah dinilai tidak cukup hanya membangun kemudian meninggalkan infrastruktur tanpa kepastian pemeliharaan.
“Jalan dibangun harus ada perawatannya. Jembatan dibangun harus diawasi kekuatannya. Irigasi dibangun harus dipastikan berfungsi. Jangan sampai masyarakat hanya melihat proyek berdiri, tetapi manfaatnya tidak bertahan lama,” ujar Ceng Dzanu.
Ia menegaskan, masyarakat berhak mengetahui pembangunan yang menggunakan anggaran negara maupun daerah dilakukan secara transparan, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan.
GEMA BSP meminta pemerintah tidak alergi terhadap kritik dan pengawasan masyarakat. Justru, keterlibatan masyarakat dinilai penting untuk memastikan setiap pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan warga.
“Kami bukan anti pembangunan. Kami mendukung pembangunan. Tetapi pembangunan harus benar, berkualitas, tepat sasaran, aman, dan memiliki manfaat jangka panjang. Kalau ada pembangunan yang tidak sesuai, masyarakat punya hak untuk mempertanyakan,” tegasnya.
Menurut GEMA BSP, tahun 2026 harus menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas pembangunan di Banjarwangi, Singajaya, dan Pendeuy. Infrastruktur yang dibangun harus mampu menjadi fondasi peningkatan ekonomi, mobilitas masyarakat, pelayanan publik, serta keselamatan warga.
Mereka juga mendorong adanya pengawasan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pemeliharaan. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya terlihat megah ketika selesai dikerjakan, tetapi benar-benar mampu bertahan menghadapi kondisi alam dan digunakan masyarakat dalam jangka panjang.
Pesan GEMA BSP jelas: pembangunan boleh dikebut, tetapi kualitas dan keselamatan rakyat tidak boleh dikorbankan. Jangan sampai anggaran habis, proyek selesai, tetapi masyarakat kembali menanggung akibat dari buruknya perencanaan dan pelaksanaan.
Kini, masyarakat menunggu langkah nyata pemerintah. Aspirasi sudah disuarakan. Tinggal bagaimana pemerintah membuktikan bahwa pembangunan 2026 benar-benar untuk rakyat, bukan sekadar angka dalam laporan dan seremoni peresmian.
Red…
