GARUT,Jejakkasusnews.web.id — Polemik pemberitaan terkait pembangunan revitalisasi SDN 1 Jagabaya kembali menjadi perhatian. Pernyataan Kepala SDN 1 Jagabaya, Jala, yang menepis isu warga lokal terpinggirkan dalam pelaksanaan pembangunan, dinilai perlu ditempatkan secara proporsional agar tidak menimbulkan persoalan baru di antara sesama insan pers.
Hendi Heryana dari GAWARIS (Gabungan Wartawan Indonesia Satu) Jawa Barat mengecam keras apabila sebuah klarifikasi justru diarahkan seolah-olah menjadi pembanding atau berhadap-hadapan dengan media yang sebelumnya memberitakan persoalan tersebut.
Menurut Hendi, ketika suatu persoalan pertama kali diberitakan oleh sebuah media, maka secara etika jurnalistik pihak yang merasa perlu memberikan klarifikasi sebaiknya terlebih dahulu menyampaikan hak jawab, koreksi, atau klarifikasi kepada media yang pertama kali memuat pemberitaan tersebut.
«“Kami mengecam keras kalau persoalan klarifikasi justru berkembang menjadi seolah-olah media berhadapan dengan media. Kalau memang ada pemberitaan yang dianggap tidak tepat, sampaikan klarifikasi kepada media yang pertama kali memberitakan. Jangan sampai media yang satu dipertentangkan dengan media yang lain,” tegas Hendi.»
Ia menilai, media massa seharusnya tidak dijadikan alat untuk membangun kesan bahwa satu media lebih benar daripada media lainnya. Pers memiliki fungsi kontrol sosial dan setiap media memiliki tanggung jawab untuk bekerja berdasarkan fakta, verifikasi, keberimbangan, serta memberikan ruang hak jawab kepada pihak yang diberitakan.
“Kalau ada informasi yang perlu diluruskan, silakan luruskan berdasarkan fakta. Jangan kemudian muncul narasi yang berpotensi mengadu domba media dengan media. Sesama wartawan jangan dipertentangkan hanya karena adanya perbedaan pemberitaan,” katanya.
Hendi juga menyoroti pemberitaan mengenai pembangunan revitalisasi SDN 1 Jagabaya. Dalam pemberitaan sebelumnya, muncul sorotan mengenai keterlibatan tenaga kerja lokal. Sementara dalam klarifikasinya, Kepala SDN 1 Jagabaya menyatakan bahwa masyarakat sekitar tetap dilibatkan dalam sejumlah pekerjaan, mulai dari pengadaan material seperti batu, pekerjaan sumur hingga pekerjaan pembangunan. Adapun tenaga dari luar daerah disebut digunakan untuk pekerjaan tertentu yang membutuhkan keahlian khusus.
Kepala sekolah juga mempersilakan awak media maupun pihak terkait untuk melakukan pengecekan langsung ke lokasi pembangunan guna memastikan kondisi sebenarnya.
Menanggapi hal tersebut, Hendi menegaskan bahwa GAWARIS tidak berada pada posisi membela atau menyerang media tertentu, melainkan mendorong agar mekanisme jurnalistik berjalan secara sehat.
“Yang kami dorong adalah profesionalisme. Kalau ada berita yang dianggap keliru, gunakan mekanisme hak jawab dan koreksi. Jangan membuat situasi seolah-olah wartawan atau media sedang berperang. Pers harus menjadi kekuatan kontrol sosial, bukan malah dipertentangkan dengan sesama pers,” ujarnya.
Ia meminta seluruh pihak yang terlibat dalam polemik pemberitaan pembangunan SDN 1 Jagabaya untuk menahan diri dan mengedepankan komunikasi yang baik.
“Jangan sampai karena persoalan satu pemberitaan, kemudian muncul pemberitaan lain yang justru menggiring opini bahwa media A melawan media B. Itu tidak sehat. Klarifikasi harus menjawab substansi berita, bukan menyerang atau mendiskreditkan media yang memberitakan.”
Hendi menegaskan, GAWARIS Jawa Barat akan terus mendorong kebebasan pers yang bertanggung jawab, profesionalitas wartawan, serta penghormatan terhadap mekanisme hak jawab dan keberimbangan pemberitaan.
“Pers harus tetap kritis, tetapi juga harus berimbang. Pihak yang diberitakan punya hak untuk memberikan klarifikasi, dan media yang memberitakan juga harus dihormati. **Jangan adu domba media dengan media. Pers bersatu untuk menjalankan fungsi kontrol sosial berdasarkan fakta dan kepentingan publik,” pungkasnya.
(Red)
