GARUT,Jejakkasusnews.web.id – Polemik masa depan Koordinator Wilayah (Korwil) Bidang Pendidikan Kabupaten Garut kembali menjadi sorotan. Memasuki awal September 2026, hasil evaluasi terkait keberadaan Korwil disebut belum juga disampaikan kepada Bupati Garut.
Ketua Tim Evaluasi sekaligus Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Drs. H. Nurdin Yana, M.H., sebelumnya mengungkapkan bahwa tim masih melengkapi dan mengakumulasi berbagai masukan dari unsur pendidikan.
Tim disebut telah berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan, PGRI, kepala sekolah, guru, serta pemangku kepentingan lainnya. Penelusuran juga dilakukan ke wilayah yang masih memiliki Korwil maupun wilayah yang tidak memiliki Korwil.
Namun, hingga awal September, hasil evaluasi tersebut belum sampai ke meja Bupati untuk menentukan arah kebijakan selanjutnya.
TARGET JULI TERLEWATI, KEPASTIAN BELUM DATANG
Sebelumnya, hasil evaluasi sempat ditargetkan dapat disampaikan kepada Bupati pada pertengahan Juli 2026. Target itu terlewati, sementara hingga kini belum ada keputusan resmi apakah Korwil akan dipertahankan, ditata ulang, atau digantikan dengan mekanisme koordinasi lain.
Persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut struktur birokrasi. Dampaknya mulai terasa dalam pelayanan administrasi pendidikan di tingkat bawah.
KANTOR DISDIK MEMBLUDAK, ANTREAN SEPERTI DI BANK
Di tengah ketidakjelasan tersebut, aktivitas pelayanan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Garut menjadi sorotan.
Pada hari-hari kerja, kantor Disdik disebut kerap dipadati guru, operator sekolah, tenaga kependidikan, hingga kepala sekolah yang harus datang langsung untuk mengurus berbagai kebutuhan pelayanan administrasi.
Sejumlah pelayanan yang sebelumnya dapat dikoordinasikan melalui tingkat kewilayahan kini harus dilakukan langsung ke tingkat kabupaten.
Akibatnya, antrean pelayanan di Kantor Disdik terlihat membludak. Suasananya bahkan tak jarang seperti antrean nasabah di bank—guru, operator, tenaga kependidikan dan kepala sekolah datang silih berganti demi menyelesaikan urusan administrasi.
Kondisi ini tentu menjadi pertanyaan tersendiri. Ketika tenaga pendidik harus meninggalkan sekolah untuk mengurus administrasi yang seharusnya dapat ditangani lebih dekat di tingkat kecamatan, berapa banyak waktu pelayanan pendidikan yang ikut tersita?
Persoalan ini menjadi semakin relevan untuk dievaluasi, terutama jika fungsi koordinasi di tingkat kecamatan belum memiliki kejelasan.
42 KECAMATAN MENUNGGU ARAH
Kabupaten Garut memiliki 42 kecamatan. Besarnya wilayah dan jumlah satuan pendidikan membutuhkan sistem koordinasi yang efektif, cepat, dan tidak menambah beban administratif bagi sekolah.
Dewan Pendidikan Kabupaten Garut sebelumnya juga telah menyoroti pentingnya kejelasan fungsi Korwil agar persoalan birokrasi tidak berujung pada terganggunya pelayanan pendidikan.
Pada akhirnya, yang ditunggu bukan sekadar keputusan mengenai ada atau tidaknya Korwil.
Yang lebih penting adalah siapa yang memastikan koordinasi pendidikan di tingkat kecamatan tetap berjalan dan pelayanan administrasi tidak menumpuk di Kantor Disdik.
TIM SUDAH TURUN, MASUKAN SUDAH DIHIMPUN, KEPUTUSAN MASIH DITUNGGU
Tim Evaluasi menyatakan telah turun ke lapangan dan menghimpun berbagai masukan. Namun, laporan final belum disampaikan kepada Bupati Garut.
Kini pertanyaannya sederhana:
Jika evaluasi sudah berjalan, masukan sudah dikumpulkan, dan persoalan di lapangan sudah terlihat, kapan keputusan akhirnya ditetapkan?
Sebab, sekolah tidak bisa terus berada dalam ruang tunggu.
Guru harus mengajar. Kepala sekolah harus mengelola sekolah. Operator dan tenaga kependidikan harus memastikan administrasi berjalan.
Sementara itu, Kantor Disdik terus menghadapi arus pelayanan dari berbagai sekolah.
Korwil masih menunggu. Laporan masih menunggu. Keputusan masih menunggu.
Yang jangan sampai ikut menunggu adalah pelayanan pendidikan bagi masyarakat Garut.
Hingga awal September 2026, kepastian mengenai masa depan Korwil Pendidikan Kabupaten Garut masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kabupaten Garut.
Red…
