GARUT,Jejak-kasusnews.web.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi salah satu program unggulan pemerintah pusat mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan. Di tengah besarnya anggaran yang digelontorkan negara, muncul tuntutan agar program tersebut tidak hanya sukses secara administratif, tetapi juga benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
Ketua Umum Paguyuban Masyarakat Garut Utara (PM Gatra), Holil Aksan Umarzen, menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis karena memiliki tujuan mulia dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia sekaligus menekan angka stunting.
Namun demikian, dukungan tersebut tidak menghilangkan sikap kritis terhadap pelaksanaan program yang menyerap anggaran sangat besar tersebut.
Menurut Holil, MBG harus menjadi instrumen penggerak ekonomi rakyat, bukan sekadar program distribusi makanan yang manfaat ekonominya hanya dinikmati kelompok tertentu.
“MBG jangan hanya membuat anak-anak kenyang. Program ini harus mampu menggerakkan petani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM lokal. Jika tidak, maka peluang besar untuk memperkuat ekonomi rakyat akan terbuang sia-sia,” tegas Holil.
Ia menilai kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar seharusnya menjadi pasar yang sangat potensial bagi pelaku usaha lokal. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan keterlibatan masyarakat dalam rantai pasok program agar manfaat ekonominya dapat dirasakan secara merata.
Menurutnya, jika pengelolaan program tidak dilakukan secara terbuka dan akuntabel, publik akan terus mempertanyakan siapa pihak yang paling diuntungkan dari program bernilai triliunan rupiah tersebut.
“Jangan sampai rakyat hanya menjadi penonton di rumah sendiri, sementara keuntungan ekonomi justru mengalir kepada kelompok tertentu yang memiliki akses dan kedekatan dengan proyek-proyek besar,” ujarnya.
PM Gatra juga menyoroti pentingnya transparansi dalam proses pengadaan dan distribusi bahan pangan. Masyarakat, kata Holil, berhak mengetahui siapa pemasoknya, bagaimana mekanisme penunjukannya, serta sejauh mana petani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM lokal dilibatkan dalam pelaksanaan program.
“Program yang baik harus berani diawasi. Semakin besar anggarannya, semakin besar pula tuntutan transparansinya. Jangan sampai niat baik pemerintah tercoreng oleh praktik-praktik yang menimbulkan kecurigaan publik,” katanya.
Holil menegaskan bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak cukup diukur dari jumlah porsi makanan yang dibagikan setiap hari. Keberhasilan sejati, menurutnya, adalah ketika program tersebut mampu menggerakkan ekonomi desa, memberikan kepastian pasar bagi petani, memperkuat UMKM, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Negara mengeluarkan anggaran besar bukan hanya untuk membagikan makanan, tetapi juga untuk menciptakan efek berganda bagi perekonomian rakyat. Jika ekonomi lokal tidak ikut tumbuh, maka ada tujuan besar yang belum tercapai,” ungkapnya.
Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawal pelaksanaan MBG agar tetap berada di jalur yang benar, tepat sasaran, dan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.
“MBG akan menjadi program bersejarah jika mampu melahirkan generasi yang sehat sekaligus mengangkat kesejahteraan rakyat. Tetapi jika pengawasannya lemah, program sebesar ini berpotensi hanya menjadi angka dalam laporan tanpa meninggalkan perubahan yang berarti bagi masyarakat,” pungkasnya.
Dedi Mulyadi
