BATAM,Jejak-kasusnews.web.id – Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Batam Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batam, Rabu (8/7/2026).
Dokumen tersebut menjadi landasan awal penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 yang akan dibahas bersama DPRD Kota Batam sebelum ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan tahun depan.
Dalam rancangan tersebut, Pemerintah Kota Batam menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2027 berada di kisaran 6,7 hingga 7,7 persen. Optimisme itu didukung oleh penguatan sektor industri manufaktur, konstruksi, perdagangan, serta meningkatnya aktivitas pariwisata yang mendorong pertumbuhan sektor perhotelan, restoran, dan transportasi.
Amsakar menjelaskan penyusunan KUA-PPAS 2027 dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah, kemampuan keuangan, serta arah pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kota Batam 2025–2029.
“Rancangan KUA dan PPAS ini menjadi pedoman awal dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027. Harapannya, pembahasan bersama DPRD dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung percepatan pembangunan Kota Batam,” ujarnya.
Menurut Amsakar, target tersebut bukan tanpa alasan. Kinerja ekonomi Batam terus menunjukkan tren positif. Pada 2025, ekonomi Batam tumbuh 6,76 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau yang mencapai 5,88 persen.
Selain itu, Batam tetap menjadi kontributor terbesar terhadap perekonomian Provinsi Kepulauan Riau dengan kontribusi mencapai 56,5 persen, mempertegas posisinya sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
“Kami ingin pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat daya saing Batam sebagai kota investasi dan jasa,” kata Amsakar.
Pemerintah Kota Batam juga memproyeksikan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita pada 2027 sebagai upaya meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat daya beli.
Sementara itu, inflasi diperkirakan tetap berada pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen, sejalan dengan sasaran inflasi nasional.
“Pertumbuhan ekonomi harus diikuti dengan stabilitas harga dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pengendalian inflasi akan terus menjadi perhatian agar daya beli masyarakat tetap terjaga,” ujarnya.
Di sektor keuangan daerah, Pemerintah Kota Batam merencanakan pendapatan daerah tahun 2027 sebesar Rp4,548 triliun, terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,833 triliun dan pendapatan transfer sebesar Rp1,714 triliun.
Adapun belanja daerah direncanakan sebesar Rp4,648 triliun untuk mendukung program prioritas pembangunan sekaligus mewujudkan target-target RPJMD Kota Batam.
Dalam penyusunannya, pemerintah tetap memenuhi ketentuan belanja wajib. Alokasi anggaran pendidikan direncanakan mencapai 29,56 persen, melampaui ketentuan minimal 20 persen. Sementara anggaran infrastruktur pelayanan publik mencapai 37,51 persen dan akan terus disempurnakan pada tahap pembahasan agar mendekati target minimal 40 persen.
Belanja pegawai dialokasikan sebesar 36,48 persen, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebagai hasil efisiensi belanja dan meningkatnya potensi Pendapatan Asli Daerah.
“Kami terus berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta penguatan kapasitas fiskal daerah. Setiap rupiah yang dialokasikan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tegas Amsakar.
Izazat karunia.
