PANGKEP,Jejakkasusnews.web.id — Pembangunan infrastruktur jalan merupakan salah satu program penting pemerintah dalam menunjang mobilitas masyarakat, distribusi barang, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, ketika sebuah pekerjaan dibiayai dengan anggaran miliaran rupiah, transparansi dan pengawasan terhadap pelaksanaannya menjadi hal yang tidak bisa diabaikan.
Pekerjaan rekonstruksi jalan pada ruas Soreang–Senggerang, Kecamatan Minasate’ne, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), menjadi perhatian AMARA — Aliansi Masyarakat Anti Penyalahgunaan Uang Rakyat & Pengawal Kebijakan Pemerintah.
AMARA menyoroti pekerjaan tersebut karena nilai anggarannya disebut mencapai Rp3 miliar lebih. Besarnya anggaran dinilai perlu diikuti dengan kualitas pekerjaan yang sesuai kontrak, spesifikasi teknis, volume pekerjaan, serta ketentuan penggunaan anggaran yang berlaku.
Sorotan tersebut, menurut AMARA, bukan berarti menuduh telah terjadi penyimpangan. Namun, AMARA meminta agar seluruh proses pekerjaan dapat diawasi secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
AMARA mendorong pengawasan tidak berhenti pada dokumen administrasi maupun laporan pekerjaan. Pemeriksaan, menurut mereka, perlu dilakukan secara langsung di lapangan untuk memastikan kesesuaian antara dokumen kontrak dengan kondisi fisik pekerjaan.
Beberapa aspek yang diminta untuk diperiksa antara lain:
- Kesesuaian pekerjaan dengan RAB dan dokumen kontrak;
- Kesesuaian volume pekerjaan dengan realisasi di lapangan;
- Kesesuaian material dan spesifikasi teknis;
- Kualitas serta ketebalan konstruksi sesuai ketentuan teknis;
- Kesesuaian progres fisik dengan pembayaran yang telah dilakukan;
- Transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran;
- Efektivitas pengawasan yang dilakukan PPK, konsultan pengawas, dan pihak terkait.
AMARA menilai, dengan nilai pekerjaan yang mencapai miliaran rupiah, masyarakat berhak mengetahui bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan untuk menghasilkan infrastruktur yang berkualitas dan memberikan manfaat dalam jangka panjang.
AMARA juga mengingatkan agar hasil pekerjaan tidak hanya terlihat baik dalam laporan administrasi, tetapi benar-benar sesuai dengan spesifikasi ketika diperiksa secara fisik di lapangan.
“Jangan sampai uang rakyat yang digelontorkan miliaran rupiah menghasilkan pekerjaan yang kualitas maupun volumenya tidak sebanding dengan nilai anggarannya,” demikian sikap yang disampaikan AMARA.
Karena itu, AMARA meminta pihak berwenang melakukan pengawasan secara objektif dan profesional. Apabila nantinya ditemukan ketidaksesuaian antara dokumen kontrak, volume, spesifikasi, pembayaran, dan realisasi pekerjaan, AMARA mendorong agar persoalan tersebut diperiksa lebih lanjut oleh instansi yang memiliki kewenangan.
AMARA menegaskan bahwa kritik terhadap pekerjaan pemerintah bukan dimaksudkan sebagai bentuk penolakan terhadap pembangunan.
“Kami tidak anti pemerintah. Kami tidak anti pembangunan. Yang kami kritisi adalah potensi penyalahgunaan uang rakyat,” tegas AMARA.
AMARA berharap pekerjaan rekonstruksi ruas Soreang–Senggerang dapat dilaksanakan sesuai ketentuan, memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Pangkep.
Pada prinsipnya, AMARA meminta seluruh pihak tidak alergi terhadap kontrol publik. Sebab, pengawasan terhadap proyek yang menggunakan uang negara merupakan bagian dari upaya memastikan pembangunan berjalan transparan dan akuntabel.
AWASI PEKERJAANNYA.
AWASI ANGGARANNYA.
AWASI KUALITASNYA.
AMARA — TEGAS, AMANAH & BERINTEGRITAS.
Pewarta : Awaluddin Anwar
