JAKARTA,Jejakkasusnews.web.id – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menyampaikan sejumlah pesan penting mengenai integritas, tanggung jawab, batas kewenangan, transparansi, dan keadilan dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Gedung DPR RI, Jakarta, tersebut menjadi perhatian publik karena membahas penegakan hukum terhadap dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Republik Indonesia dan sejumlah pihak lainnya.
Di tengah sorotan terhadap persoalan tersebut, pesan-pesan yang ditampilkan dalam dokumentasi kegiatan menekankan pentingnya menjaga kehormatan institusi Polri melalui penegakan hukum yang profesional, terbuka, dan bertanggung jawab.
Jabatan Berakhir, Pengabdian Tetap Dikenang
Salah satu pesan yang menjadi perhatian adalah:
“Jabatan akan berakhir, kewenangan akan berlalu, namun jejak pengabdian akan tetap tinggal.”
Pesan tersebut mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah yang tidak bersifat permanen. Setiap pejabat memiliki tanggung jawab untuk meninggalkan rekam jejak pengabdian yang baik, bukan sekadar menikmati kewenangan selama menduduki jabatan.
Kepemimpinan dalam institusi penegak hukum harus diukur dari integritas, keberanian menegakkan kebenaran, serta kemampuan memberikan perlindungan dan rasa keadilan kepada masyarakat.
Kewenangan Memiliki Batas dan Harus Dipertanggungjawabkan
Dalam pesan lainnya ditegaskan:
“Setiap kewenangan memiliki batas, setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan setiap amanah menuntut pertanggungjawaban.”
Prinsip tersebut sangat penting bagi aparat penegak hukum. Kewenangan yang diberikan negara bukanlah kekuasaan tanpa batas. Setiap tindakan harus memiliki dasar hukum, mengikuti prosedur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bahkan, terdapat pesan yang lebih tegas:
“Kewenangan adalah alat untuk menegakkan hukum, bukan jalan untuk melampaui hukum.”
Artinya, aparat kepolisian harus menjadi pihak pertama yang memberikan contoh kepatuhan terhadap hukum. Tidak boleh ada penyalahgunaan jabatan, fasilitas, maupun instrumen negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
Keadilan Harus Menghormati Hak Setiap Orang
Aspek perlindungan hak warga negara juga menjadi pesan penting dalam dokumentasi RDP tersebut.
“Kepercayaan tidak dapat dipertahankan dengan menutupi kesalahan, dan keadilan tidak dapat ditegakkan dengan mengabaikan hak-hak mereka yang diperiksa.”
Pesan ini menegaskan bahwa proses penegakan hukum harus menjunjung tinggi hak asasi manusia, asas praduga tak bersalah, dan proses hukum yang adil.
Siapa pun yang sedang menjalani pemeriksaan tetap mempunyai hak yang harus dilindungi. Penegakan hukum tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan prosedur atau mengorbankan hak seseorang.
Keberhasilan penegakan hukum bukan hanya ditentukan oleh penetapan tersangka atau banyaknya perkara yang diselesaikan, tetapi juga oleh kebenaran proses dan keadilan hasilnya.
Pengawasan Bukan Penghalang bagi Institusi Polri
Dalam materi lainnya terdapat pesan:
“Pengawasan bukanlah penghalang bagi kewenangan, melainkan penjaga agar kewenangan tetap berjalan di jalan yang benar.”
Pernyataan ini memiliki makna penting dalam hubungan antara lembaga penegak hukum dan lembaga legislatif.
Komisi III DPR RI memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas kepolisian. Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa kewenangan yang dimiliki Polri dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan.
Kritik dan evaluasi tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman terhadap institusi. Sebaliknya, keduanya dapat menjadi sarana memperbaiki kelemahan dan meningkatkan kepercayaan publik.
Kehormatan Polri Diuji dari Keberanian Mengungkap Kebenaran
Pesan lain yang tidak kalah kuat menyebutkan:
“Kehormatan sebuah institusi tidak dibangun dengan menutupi dugaan kesalahan, tetapi dengan keberanian untuk mengungkap kebenaran.”
Prinsip tersebut menjadi sangat relevan ketika sebuah institusi menghadapi dugaan pelanggaran yang melibatkan oknum di dalam organisasinya sendiri.
Institusi yang profesional harus berani melakukan pemeriksaan secara objektif, mengungkap fakta, serta menindak setiap pelanggaran berdasarkan bukti dan ketentuan hukum.
Tidak boleh ada perlakuan istimewa karena pangkat, jabatan, maupun kedekatan personal.
Sebab, kehormatan institusi tidak ditentukan oleh kemampuan menutupi persoalan, tetapi oleh kesungguhan menyelesaikannya secara benar.
Penegakan Hukum Harus Bermuara pada Perlindungan Masyarakat
Pesan berikutnya menegaskan:
“Setiap langkah penegakan hukum harus bermuara pada perlindungan masyarakat.”
Hal ini menjadi inti dari tugas kepolisian sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
Masyarakat membutuhkan kepolisian yang mampu memberikan rasa aman, merespons laporan secara profesional, menangani perkara tanpa diskriminasi, serta memberikan kepastian hukum.
Penegakan hukum tidak boleh hanya terlihat tegas terhadap masyarakat kecil, tetapi juga harus berani dan adil ketika berhadapan dengan pihak yang memiliki jabatan atau kekuasaan.
Sejarah Tidak Mencatat Besarnya Kekuasaan, Melainkan Keteguhan Menjaga Keadilan
Satu pesan reflektif lainnya berbunyi:
“Sejarah tidak akan mengenang seberapa besar kekuasaan yang pernah kita genggam, melainkan seberapa teguh kita menjaga kebenaran dan keadilan.”
Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa kekuasaan pada akhirnya akan berakhir. Namun, tindakan dan keputusan seorang pemimpin akan selalu menjadi bagian dari catatan sejarah.
Karena itu, integritas, kejujuran, dan keberanian mengoreksi kesalahan harus menjadi fondasi dalam menjalankan kepemimpinan.
RDP Komisi III: Ujian Transparansi dan Akuntabilitas
Di luar pesan-pesan moral tersebut, agenda Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri memiliki substansi penting, yakni pendalaman penanganan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI.
Komisi III meminta agar penanganan perkara tidak berhenti pada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Asal-usul perintah, motif, pihak yang terlibat, serta pertanggungjawaban hukum perlu diungkap berdasarkan hasil penyidikan.
DPR juga menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan proses penanganan perkara berlangsung transparan, profesional, dan akuntabel.
Persoalan tersebut menjadi ujian bagi Polri untuk membuktikan bahwa prinsip persamaan di hadapan hukum benar-benar berlaku bagi semua pihak, tanpa memandang pangkat maupun kedudukan.
Catatan Redaksi STNews
Rangkaian pesan yang ditampilkan dalam dokumentasi RDP tersebut membawa satu kesimpulan penting: kewenangan negara harus selalu berjalan bersama tanggung jawab, pengawasan, dan kepatuhan terhadap hukum.
Polri membutuhkan kepercayaan masyarakat. Namun, kepercayaan tidak dapat diminta begitu saja. Kepercayaan harus dibangun melalui tindakan nyata, keterbukaan, keberanian mengungkap kesalahan, serta penegakan hukum yang tidak tebang pilih.
Bagi masyarakat, ukuran kehormatan sebuah institusi bukan hanya terletak pada seragam, pangkat, maupun besarnya kewenangan yang dimiliki, tetapi pada bagaimana institusi tersebut memperlakukan rakyat dan mempertanggungjawabkan setiap tindakannya.
Jabatan bisa berganti, kekuasaan bisa berakhir, tetapi integritas, keadilan, dan pengabdian akan tetap menjadi ukuran kehormatan.
Red…
