GARUT,Jejakkasusnews.web.id – Pelaksanaan pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) yang berlokasi di Kampung Tanjung Sari, Desa Wangunjaya, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut, menjadi sorotan dan menuai pertanyaan. Proyek yang disebut-sebut bersumber dari program Kementerian Pertanian dengan nilai anggaran sekitar Rp250 juta hingga Rp285 juta itu diduga dikerjakan dengan asal-asalan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media, kegiatan pembangunan JUT tersebut dilaksanakan melalui pola swakelola oleh Kelompok Tani Tunas Karya. Namun, sejumlah aspek teknis pelaksanaan di lapangan menjadi perhatian, mulai dari penggunaan material pasir setempat, pekerjaan rabat beton yang dilakukan secara manual, hingga keterlibatan masyarakat dalam kegiatan swadaya.
Persoalan lain yang turut menjadi sorotan adalah adanya informasi mengenai permintaan uang sebesar Rp50.000 per orang bagi warga yang tidak ikut melaksanakan kegiatan swadaya atau gotong royong.
Seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan kepada awak media mengungkapkan bahwa dirinya mempertanyakan mekanisme pelaksanaan proyek tersebut. Menurut sumber, pekerjaan yang disebut bersumber dari anggaran negara justru terkesan dibebankan kembali kepada masyarakat melalui kegiatan swadaya yang dikoordinasikan oleh ketua kelompok.
“Anggaran ini berasal dari negara, tetapi pelaksanaannya malah diswadayakan kepada masyarakat. Kami mempertanyakan bagaimana sebenarnya mekanisme pekerjaan dan penggunaan anggarannya,” ungkap sumber tersebut.
Saat dikonfirmasi awak media melalui sambungan telepon WhatsApp, Ketua Kelompok Tani Tunas Karya, Endang Herdian, memberikan penjelasan bahwa dirinya hanya berperan sebagai penghubung dalam proses penyerapan anggaran melalui kelompok tani yang dipimpinnya.
“Jadi begini, kata dari Dinas Pertanian silakan mencari kelompok, karena kelompok saya aktif terus. Kelompok saya dipinjam. Yang punya gagasan Ismail, jadi saya hanya mencairkan uang saja. Adapun yang menerima uang itu yang punya penerima anggaran,” ungkap Endang.
Ia juga mengakui pernah bekerja sebagai pelaksana di lapangan, Namun menurutnya, dirinya sudah cukup lama tidak mendatangi lokasi pekerjaan.
“Saya juga sudah lama tidak ke lokasi. Kalau dari Dinas Pertanian konfirmasi, pasti menanyakan dulu ke saya. Jadi silakan langsung kepada yang bersangkutan. Saya hanya sebatas jembatan untuk menyerap anggaran melalui kelompok saya. Adapun teknis-teknis di lapangan silakan langsung kepada yang bersangkutan,” jelasnya.
Endang menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui secara terperinci persoalan teknis pekerjaan maupun pengelolaan uang di lapangan dan mempersilakan awak media meminta penjelasan langsung kepada Ismail.
Sementara itu, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon WhatsApp, Ismail selaku pihak yang disebut bertanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan membantah tudingan bahwa proyek tersebut dikerjakan asal-asalan.
Ismail menyampaikan bahwa dirinya telah berkomitmen bekerja bersama konsultan dan pihak dinas serta mengaku pelaksanaan pekerjaan sudah mengikuti petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis).
“Saya berkomitmen bersama konsultan serta dinas. Saya bekerja sesuai juklak dan juknis karena dinas sudah turun ke lapangan. Pada intinya, saya bekerja sudah maksimal. Jadi bukan pekerjaan asal-asalan,” ungkap Ismail.
Ia juga menjelaskan bahwa pekerjaan belum sepenuhnya selesai. Menurutnya, kondisi akses jalan sempat mengalami penutupan selama kurang lebih satu minggu sehingga memengaruhi kelanjutan pekerjaan. Ia mengaku pihak konsultan telah melakukan survei ke lokasi sebanyak dua kali.
Terkait informasi adanya uang Rp50.000 per orang, Ismail membantah bahwa uang tersebut merupakan pungutan wajib.
Menurut penjelasannya, uang tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat untuk kebutuhan kopi dan rokok dalam kegiatan gotong royong yang sebelumnya dikoordinasikan bersama ketua RT.
“Yang Rp50 ribu itu bukan pungutan. Saya sudah koordinasi dengan RT. Karena jalan juga baru dibuka dan dilakukan pelebaran, saya mengajak warga sekitar untuk bersama-sama bergotong royong,” jelasnya
Ismail menambahkan, warga memiliki inisiatif memberikan sumbangan secara sukarela, dengan nominal yang bervariasi, mulai dari Rp10.000 hingga Rp50.000. Uang tersebut, menurut pengakuannya, dikelola oleh RT untuk membeli kebutuhan konsumsi warga yang bergotong royong.
Ia juga menyebutkan bahwa dirinya terkadang menambahkan uang pribadi apabila dana yang terkumpul belum mencukupi kebutuhan konsumsi tersebut.
Terlepas dari adanya bantahan dan klarifikasi pihak pelaksana, sejumlah persoalan tersebut tetap perlu mendapatkan perhatian serius dari instansi terkait.
Pasalnya, pembangunan Jalan Usaha Tani yang bersumber dari anggaran negara semestinya dilaksanakan secara transparan, akuntabel, serta mengacu pada spesifikasi teknis dan ketentuan yang telah ditetapkan.
Dinas Pertanian Kabupaten Garut maupun pihak berwenang diminta tidak hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi juga melakukan pemeriksaan langsung terhadap kondisi fisik pekerjaan di lapangan.
Kepastian nilai anggaran proyek, apakah Rp250 juta atau Rp285 juta, Kesesuaian volume dan spesifikasi pekerjaan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Kualitas material pasir dan mutu rabat beton yang digunakan, Mekanisme pencairan serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran, Status dan mekanisme keterlibatan masyarakat dalam kegiatan swadaya, Kejelasan informasi mengenai kontribusi Rp50.000 per orang, termasuk apakah benar-benar sukarela atau terdapat kewajiban tertentu.
Jika ditemukan ketidaksesuaian antara pelaksanaan fisik dengan spesifikasi dan anggaran yang ditetapkan, instansi berwenang diharapkan melakukan evaluasi serta mengambil langkah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Pembangunan Jalan Usaha Tani merupakan fasilitas penting untuk menunjang aktivitas petani, mempermudah akses pengangkutan hasil pertanian, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, kualitas pekerjaan dan transparansi penggunaan anggaran harus menjadi prioritas, bukan sekadar mengejar penyelesaian proyek.
Awak media membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak-pihak terkait lainnya guna memperoleh informasi yang utuh dan berimbang.
Pemberitaan ini diterbitkan berdasarkan hasil konfirmasi kepada Ketua Kelompok Tani Tunas Karya dan Ismail selaku pihak pelaksana lapangan. Semua pihak tetap memiliki hak jawab dan hak klarifikasi sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik.
Red…
