Kekayaan Tak Wajar Pejabat Tak Masuk Sasaran UU Perampasan Aset, Kang Oos Supyadin Pertanyakan Integritas DPR

GARUT,Jejakkasusnews.web.id – Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset kembali menjadi sorotan. Salah satu persoalan yang memantik kritik adalah tidak dimasukkannya ketentuan khusus mengenai kekayaan tidak wajar pejabat publik dalam rumusan aturan tersebut.

Kebijakan ini memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat: mengapa peningkatan kekayaan pejabat yang tidak sebanding dengan penghasilan resminya tidak secara tegas dijadikan salah satu objek yang dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme perampasan aset?

Kang Oos Supyadin, SE., MM., pemerhati kebijakan publik, menilai persoalan kekayaan tidak wajar pejabat merupakan isu penting yang semestinya mendapatkan perhatian serius dalam upaya memperkuat pemberantasan korupsi.

Menurutnya, kekayaan tidak wajar dan kekayaan hasil korupsi memang memiliki perbedaan dari sisi pembuktian hukum. Namun, keduanya berkaitan erat ketika terdapat peningkatan harta yang tidak dapat dijelaskan berdasarkan sumber penghasilan yang sah.

Kekayaan Tidak Wajar Jangan Dibiarkan Tanpa Penjelasan

Kekayaan tidak wajar pejabat dapat terlihat dari peningkatan harta maupun gaya hidup yang tidak sebanding dengan penghasilan resmi dan profil ekonominya. Terlebih apabila asal-usul penambahan kekayaan tersebut belum dapat dijelaskan secara transparan.

Sementara itu, kekayaan hasil korupsi merupakan aset yang terbukti berasal dari tindak pidana, seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, maupun tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Perbedaan tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan kekayaan yang mencurigakan. Kekayaan tidak wajar memang tidak otomatis membuktikan seseorang melakukan korupsi, tetapi kondisi tersebut patut menjadi dasar pemeriksaan dan penelusuran lebih lanjut oleh lembaga berwenang.

 

Red…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *