Garut,Jejakkasusnews.web.id – Di tengah dimulainya tahun ajaran 2026–2027 dan gencarnya berbagai program peningkatan kualitas pendidikan, masih tersimpan potret pilu dari pelosok Kabupaten Garut. Di Kampung Limusnunggal RT 02 RW 01, Desa Karangwangi, Kecamatan Mekarmukti, puluhan siswa setiap hari harus menuntut ilmu di tengah ancaman bangunan sekolah yang rusak berat, sementara perjalanan menuju sekolah harus melewati jalan yang rusak, curam, dan rawan longsor.
Kondisi tersebut menjadi jeritan masyarakat yang berharap pemerintah tidak lagi menutup mata terhadap kenyataan yang mereka hadapi selama bertahun-tahun.
Perwakilan warga, Ihap Saeful Hayat dan Darmudin Iskandar, meminta perhatian serius dari Presiden Republik Indonesia, Gubernur Jawa Barat, Bupati Garut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, hingga seluruh instansi terkait agar segera turun langsung meninjau kondisi di lapangan.
Anak-anak kami berangkat sekolah bukan hanya membawa semangat belajar, tetapi juga diiringi rasa takut. Kami khawatir bangunan sekolah yang sudah rusak berat sewaktu-waktu roboh saat proses belajar mengajar berlangsung,” ungkap mereka.
Berdasarkan keterangan warga, kondisi sekolah saat ini sudah berada pada tingkat yang sangat memprihatinkan. Tiga ruang kelas mengalami kerusakan berat dan dinilai tidak lagi layak digunakan. Selain itu, satu ruang perpustakaan beserta rumah dinas kepala sekolah juga mengalami kerusakan parah sehingga tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya.
Situasi tersebut membuat proses belajar mengajar berlangsung dalam bayang-bayang kekhawatiran. Orang tua setiap hari hanya bisa berharap anak-anak mereka pulang ke rumah dengan selamat.
Penderitaan warga tidak berhenti pada kondisi sekolah. Jalan menuju Kampung Limusnunggal yang berada di kawasan perbatasan Desa Tegallega, Kecamatan Bungbulang, Desa Mekarsari, Kecamatan Mekarmukti, dan Desa Karangwangi, Kecamatan Mekarmukti, juga mengalami kerusakan berat.
Kontur wilayah pegunungan membuat akses menuju kampung dipenuhi tanjakan curam, jalan berbatu, berada di sisi jurang dan tebing, serta rawan longsor ketika hujan turun. Kondisi tersebut menjadi tantangan berat bagi siswa, guru, maupun masyarakat yang setiap hari harus melintasi jalur tersebut.
Bahkan, menurut warga, buruknya akses jalan turut berdampak terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Distribusi makanan ke sekolah menjadi lebih sulit karena kendaraan tidak dapat menjangkau lokasi secara optimal. Akibatnya, muncul biaya tambahan dalam proses pengiriman yang disebut turut dibebankan kepada sebagian wali murid.
Bagi masyarakat, persoalan ini bukan hanya soal infrastruktur yang rusak. Mereka menilai negara memiliki kewajiban memenuhi hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang aman, nyaman, dan layak.
“Kami tidak meminta gedung yang megah. Kami hanya ingin anak-anak kami bisa belajar di ruang kelas yang aman dan berangkat ke sekolah tanpa mempertaruhkan keselamatan di jalan yang rusak dan rawan longsor,” ujar warga dengan penuh harap.
Masyarakat berharap Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta Pemerintah Kabupaten Garut segera melakukan peninjauan lapangan dan mengambil langkah nyata melalui pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi fasilitas pendidikan, serta perbaikan akses jalan menuju Kampung Limusnunggal.
Di balik semangat anak-anak mengejar cita-cita, tersimpan kenyataan pahit bahwa mereka masih harus bertaruh dengan keselamatan demi memperoleh pendidikan. Potret ini menjadi pengingat bahwa pemerataan pendidikan tidak cukup diwujudkan melalui program dan slogan, melainkan melalui tindakan nyata yang menyentuh daerah-daerah terpencil.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak terkait, termasuk Pemerintah Kabupaten Garut, Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Pemerintah Kecamatan Mekarmukti, Pemerintah Desa Karangwangi, maupun instansi berwenang lainnya, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Hendi Heryana
