GARUT,Jejakkasusnews.web.id – Pelaksanaan pekerjaan pembangunan gapura pada Jembatan Tonjong, ruas Jalan Sumadra–Bungbulang KM.BDG 118+910, Kabupaten Garut, yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2026, menjadi sorotan setelah muncul dugaan ketidaksesuaian material dengan spesifikasi teknis pekerjaan.
Berdasarkan dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 493/PUR.08.01/SPK/PPK-2/UPTD-PJJWP-IV, tertanggal 14 September 2026, pekerjaan tersebut merupakan bagian dari kegiatan Rekonstruksi Jalan UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan IV.
Adapun nilai kontrak pekerjaan tercatat sebesar Rp395.384.353,00, dengan masa pelaksanaan 90 hari kalender, terhitung sejak 14 September 2026 hingga 22 Desember 2026.
Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh CV. EKA TRIE PUTRA, beralamat di Perum Griya Pamoyanan Blok M Nomor 14, Desa Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut.
Namun, berdasarkan pantauan awak media di lokasi pekerjaan, ditemukan sejumlah hal yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pihak terkait.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah dugaan penggunaan material besi yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Berdasarkan informasi spesifikasi yang menjadi perhatian awak media, besi uril yang seharusnya digunakan berukuran 13 mm, sementara material yang terpantau di lapangan diduga menggunakan besi berukuran 12 mm.
Jika dugaan tersebut benar, kondisi ini perlu segera diperiksa karena kesesuaian material merupakan bagian penting dalam menjaga mutu, kekuatan, dan keamanan konstruksi bangunan.
Tak hanya persoalan material, kondisi pemasangan rambu-rambu keselamatan di sekitar lokasi pekerjaan juga menjadi perhatian. Keberadaan rambu yang dinilai belum memadai dan berpotensi membahayakan pengguna jalan perlu segera dievaluasi, mengingat ruas tersebut masih digunakan oleh masyarakat.
Saat dikonfirmasi awak media melalui pesan WhatsApp, Deni selaku pihak pemborong menyampaikan apresiasi atas informasi dan perhatian yang diberikan.
“Terima kasih, Pak, atas atensinya. Segera kami cross-check ke lapangan. Kami cross-check terlebih dahulu untuk memastikan hal tersebut,” ujar Deni.
Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan pemeriksaan serta peninjauan ulang bersama tim.
“Untuk pemberitaan yang Bapak bicarakan, kami ikut saja. Tetapi jika masih bisa dibicarakan, lebih baik dibicarakan terlebih dahulu,” demikian tanggapan Deni melalui pesan WhatsApp.
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari konfirmasi yang telah dilakukan awak media. Selanjutnya, hasil pemeriksaan lapangan dari pihak pelaksana tentu perlu ditunggu untuk memastikan apakah material yang digunakan benar-benar telah sesuai dengan spesifikasi dalam dokumen kontrak dan gambar teknis.
Atas temuan tersebut, pihak terkait, khususnya UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan IV, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), konsultan pengawas, serta instansi teknis Pemerintah Provinsi Jawa Barat, diminta segera melakukan pemeriksaan langsung terhadap pekerjaan tersebut.
Pemeriksaan diharapkan tidak sebatas melihat kondisi fisik bangunan, tetapi juga mencakup pengujian material, pengukuran diameter besi, pemeriksaan kesesuaian dengan RAB, spesifikasi teknis, gambar kerja, serta dokumen kontrak.
Aparat Penegak Hukum (APH) juga diharapkan dapat melakukan pengawasan apabila ditemukan indikasi pelanggaran yang mengarah pada kerugian keuangan negara.
Jangan sampai proyek yang menggunakan uang negara dengan nilai hampir Rp400 juta justru menyisakan persoalan mutu konstruksi dan keselamatan masyarakat.
Pembangunan infrastruktur bukan sekadar mengejar penyelesaian pekerjaan, melainkan harus menjamin kualitas, transparansi, akuntabilitas, serta keselamatan pengguna jalan.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi pihak pelaksana maupun instansi terkait guna memperoleh informasi yang berimbang dan memastikan duduk persoalan yang sebenarnya.
Red.. H
