GARUT,Jejakkasusnews.web.id – Pelaksanaan proyek pembangunan revitalisasi SMP IT Talagajaya, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, dengan nilai anggaran mencapai Rp907.584.000 yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026, menuai sorotan publik.
Proyek yang berlokasi di Kampung Kubang, Desa Talagajaya, Kecamatan Banjarwangi tersebut, berdasarkan papan informasi kegiatan, dilaksanakan melalui Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP), dengan masa pelaksanaan mulai 9 Oktober hingga 27 Desember 2026.
Namun, di balik besarnya anggaran yang dikucurkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas sarana pendidikan, muncul sejumlah dugaan persoalan di lapangan, mulai dari penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) hingga dugaan perubahan spesifikasi material bangunan.
Berdasarkan hasil pantauan tim awak media di lokasi pekerjaan, ditemukan sejumlah pekerja yang diduga tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) secara memadai. Para pekerja terlihat hanya mengenakan pakaian biasa dan sepatu boot saat melakukan aktivitas pembangunan.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam pelaksanaan proyek revitalisasi tersebut.
Padahal, pekerjaan konstruksi memiliki risiko kecelakaan yang tidak boleh dianggap sepele. Penerapan K3 seharusnya menjadi kewajiban yang diperhatikan oleh seluruh pihak pelaksana demi melindungi keselamatan para pekerja.
Dugaan Pergantian Material, Bata Merah Diganti Hebel
Tak hanya persoalan K3, tim awak media juga menyoroti dugaan perubahan material bangunan, yakni penggunaan bata ringan atau hebel yang diduga menggantikan bata merah sebagaimana informasi spesifikasi awal yang dipersoalkan.
Apabila benar terdapat perubahan material tanpa persetujuan teknis dan mekanisme perubahan yang sah, hal tersebut patut menjadi perhatian serius.
Sebab, setiap material konstruksi harus memenuhi persyaratan teknis, mutu, serta ketentuan dalam dokumen perencanaan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Perubahan jenis material tidak serta-merta dapat dinilai sebagai pelanggaran. Namun, kesesuaian spesifikasi, persetujuan perubahan, volume pekerjaan, serta kualitas material perlu diperiksa secara menyeluruh oleh pihak yang berwenang.
Sementara itu, Kepala SMP IT Talagajaya, Rina, yang disebut sebagai penanggung jawab penerima bantuan, hingga berita ini disusun belum memberikan penjelasan terkait sejumlah temuan yang menjadi sorotan.
Tim awak media mengaku telah dua kali mendatangi lokasi sekolah untuk meminta klarifikasi, tetapi belum berhasil bertemu dengan kepala sekolah yang bersangkutan.
Upaya konfirmasi tetap dilakukan guna memperoleh penjelasan berimbang mengenai pelaksanaan proyek, penggunaan material, penerapan K3, serta mekanisme pengawasan kegiatan.
Dengan nilai anggaran mencapai Rp907 juta lebih, proyek revitalisasi tersebut seharusnya dilaksanakan secara transparan, akuntabel, serta mengutamakan kualitas bangunan dan keselamatan pekerja.
Pihak terkait, mulai dari Dinas Pendidikan, pengawas teknis, instansi yang membidangi pembangunan satuan pendidikan, hingga Aparat Penegak Hukum (APH), diminta tidak tinggal diam dan segera melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi Kampung Kubang, Desa Talagajaya.
Pemeriksaan perlu mencakup kesesuaian fisik bangunan dengan RAB, spesifikasi teknis, volume pekerjaan, mutu material, dokumen perubahan pekerjaan apabila ada, serta penerapan standar K3.
Jangan sampai anggaran negara yang dialokasikan untuk meningkatkan mutu pendidikan justru menyisakan persoalan dalam pelaksanaannya.
Publik berhak mengetahui apakah proyek tersebut benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan atau justru terdapat penyimpangan yang harus dipertanggungjawabkan.
Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi kepada Kepala SMP IT Talagajaya masih terus dilakukan. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
(Irwan/Tim Media)
