GARUT,Jejakkasusnews.web.id – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Cahaya Utama Sejahtera yang berlokasi di Kampung Cijulang RT 02/RW 06, Desa Jatiwangi, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut, Jawa Barat, kini menjadi sorotan serius.
Program yang seharusnya menjamin pemenuhan gizi dan kesehatan peserta didik justru diwarnai sejumlah keluhan. Mulai dari dugaan makanan diterima dalam kondisi basi dan mudah membusuk, persoalan keterlibatan masyarakat lokal, hingga sumber air yang digunakan untuk menunjang operasional dapur.
Persoalan ini bukan sekadar urusan teknis dapur. Sebab, makanan yang didistribusikan melalui program MBG dikonsumsi langsung oleh anak-anak sekolah. Jika standar kebersihan, pengolahan, penyimpanan, dan keamanan pangan tidak terpenuhi, maka risiko kesehatan penerima manfaat menjadi persoalan yang tidak boleh dianggap sepele.
Salah satu keluhan disampaikan Rijal Firdaus, orang tua penerima manfaat MBG dari Desa Wangunjaya.
Menurut Rijal, kualitas makanan menjadi persoalan yang perlu segera mendapat perhatian. Terdapat keluhan bahwa makanan yang diterima kerap dalam kondisi basi dan mudah mengalami pembusukan.
Apabila keluhan tersebut terbukti, maka pengelola SPPG wajib melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rantai pengolahan makanan, mulai dari pemilihan bahan baku, proses memasak, penyimpanan, pengemasan, hingga pendistribusian.
Jangan sampai program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak justru menimbulkan kekhawatiran terhadap kesehatan penerimanya.
Polemik semakin mencuat setelah muncul persoalan mengenai sumber air yang digunakan untuk menunjang aktivitas dapur SPPG.
Menindaklanjuti berbagai keluhan tersebut, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Pakenjeng bersama instansi terkait melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi dapur SPPG Yayasan Cahaya Utama Sejahtera.
Sidak tersebut turut disertai awak media dan tokoh masyarakat untuk melihat secara langsung kondisi dapur serta menelusuri sumber air yang digunakan.
Berdasarkan pengecekan langsung ke lokasi sumber air, Forkopimcam disebut menemukan bahwa air yang digunakan berasal dari aliran persawahan.
Temuan ini memunculkan pertanyaan serius: apakah sumber air tersebut telah memenuhi persyaratan kualitas air untuk kegiatan pengolahan makanan?
Perlu ditegaskan, asal sumber air saja belum cukup untuk menyimpulkan bahwa air tersebut tidak layak digunakan. Namun, kondisi ini harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan kualitas air secara laboratorium dan verifikasi terhadap standar sanitasi yang berlaku.
Sebab, kebersihan air merupakan salah satu unsur mendasar dalam menjamin keamanan makanan yang dikonsumsi anak-anak.
Setelah pelaksanaan sidak, Pemerintah Kecamatan Pakenjeng mengeluarkan rekomendasi agar pihak pengelola SPPG Jatiwangi 2 segera melakukan perbaikan sarana dan prasarana, khususnya yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan dan kualitas sumber air.
Langkah tersebut kemudian selaras dengan sikap Pemerintah Desa Wangunjaya yang mengeluarkan surat pernyataan permohonan perbaikan sekaligus moratorium terbatas pelaksanaan program MBG di wilayah Wangunjaya selama menunggu proses perbaikan diselesaikan.
Kebijakan tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah desa terhadap keluhan masyarakat dan perlindungan keselamatan peserta didik.
Informasi mengenai hasil sidak dan persoalan sumber air tersebut turut menjadi perhatian sejumlah kepala sekolah SD, PAUD, dan TK.
Dengan mempertimbangkan keselamatan serta kesehatan peserta didik, sejumlah kepala sekolah dikabarkan sempat mempertimbangkan penghentian sementara penerimaan MBG hingga perbaikan sumber air dan sarana pendukung dinyatakan tuntas.
Mereka berharap persoalan ini tidak berlarut-larut. Perbaikan harus segera dilakukan agar manfaat program MBG tetap dapat dirasakan siswa tanpa dibayangi kekhawatiran terhadap kualitas makanan maupun kebersihan air.
Mereka juga berharap tidak ada pengelola dapur yang mengabaikan standar operasional dan ketentuan keamanan pangan dalam menjalankan program tersebut.
Program MBG merupakan program pemerintah yang memiliki tujuan penting bagi pemenuhan gizi anak. Namun, keberhasilan program tidak cukup diukur dari berapa banyak makanan yang dibagikan. Kualitas, keamanan, kebersihan, dan kelayakan makanan harus menjadi ukuran utama.
Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Deni Sugiani, S.IP., M.A.P., menyampaikan bahwa berdasarkan hasil sidak bersama unsur Forkopimcam dan instansi terkait, terdapat sejumlah catatan yang harus segera ditindaklanjuti oleh pihak pengelola SPPG.
“Berdasarkan hasil sidak bersama unsur Forkopimcam dan instansi terkait, terdapat beberapa catatan yang perlu segera ditindaklanjuti oleh pihak pengelola SPPG, khususnya terkait kebersihan lingkungan dan kualitas sumber air.”
Ia juga menegaskan bahwa apabila ditemukan ketidaksesuaian terhadap standar menu, kualitas, maupun keamanan pangan, pengelola harus segera melakukan perbaikan.
“Apabila tidak diindahkan, kami akan merekomendasikan kepada BGN melalui Korcam SPPG untuk mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Prinsipnya, kualitas makanan dan kesehatan penerima manfaat harus menjadi prioritas utama.”
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan yang muncul tidak boleh berhenti sebatas teguran atau rekomendasi administratif. Harus ada tindak lanjut yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Korcam SPPG Abdul Aziz menjelaskan bahwa kewenangan pemberian sanksi bukan berada di tingkat koordinator kecamatan.
“Kebetulan pemberian sanksi bukan ranah Korcam, itu ranah BGN pusat. Adapun upaya Korcam dalam hal ini berkoordinasi dan pemantauan serta menyampaikan ke pimpinan secara berjenjang dan bertahap.”
Pernyataan tersebut menegaskan adanya mekanisme koordinasi dan pelaporan secara berjenjang dalam penanganan persoalan SPPG.
Namun demikian, masyarakat tentu berharap mekanisme koordinasi tersebut tidak menjadi alasan lambatnya penyelesaian persoalan di lapangan.
Munculnya berbagai keluhan, hasil sidak, rekomendasi perbaikan dari pemerintah kecamatan, hingga surat permohonan perbaikan dan moratorium terbatas dari Pemerintah Desa Wangunjaya seharusnya menjadi bahan evaluasi serius bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan MBG.
Jangan sampai program yang membawa nama besar kepentingan rakyat justru kehilangan kepercayaan akibat lemahnya pengawasan dan ketidakseriusan dalam memenuhi standar pelayanan.
Anak-anak bukan objek percobaan. Keselamatan dan kesehatan penerima manfaat harus berada di atas kepentingan operasional maupun keuntungan pengelola.
Kini, publik menunggu langkah nyata dari pengelola SPPG Yayasan Cahaya Utama Sejahtera dan BGN. Apakah seluruh rekomendasi perbaikan akan dilaksanakan secara menyeluruh, atau persoalan ini kembali berhenti pada sebatas koordinasi?
Hendi Heryana
