KETUA UMUM GAWARIS ASEP SUHERMAN S.H DESAK KPK, KEJAKSAAN, DAN INSPEKTORAT PERIKSA PROYEK REVITALISASI SDN 1 KARANGWANGI, ATAS DUGAAN PENYIMPANGAN ANGGARAN

GARUT,Jejakkasusnews.web.id – Dugaan persoalan dalam pelaksanaan proyek Program Revitalisasi Sekolah Tahun Anggaran 2026 di SDN 1 Karangwangi, Kampung Limusnunggal, Desa Karangwangi, Kecamatan Mekarmukti, Kabupaten Garut, kini mendapat perhatian serius dari Asep Suherman, S.H., selaku Ketua Umum Gabungan Wartawan Indonesia Satu (GAWARIS).

Asep Suherman angkat bicara menyikapi sejumlah temuan dan informasi yang berkembang di lapangan, mulai dari dugaan ketidaksesuaian material pasir yang digunakan, mekanisme pengadaan barang, hingga belum adanya penjelasan menyeluruh dari pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Sorotan juga mengarah kepada sikap Kepala SDN 1 Karangwangi dan pihak Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) yang dinilai belum memberikan penjelasan secara terbuka atas sejumlah pertanyaan awak media.

“Ada Apa dengan Sikap Kepala Sekolah dan P2SP?”

Proyek yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 tersebut memiliki nilai bantuan sebesar Rp1.416.563.000, dengan waktu pelaksanaan 90 hari kalender melalui P2SP.

Nilai anggaran yang mencapai lebih dari Rp1,4 miliar tentu bukan angka kecil. Karena itu, setiap rupiah yang digunakan wajib memiliki pertanggungjawaban yang jelas, transparan, serta dapat diuji secara administratif maupun teknis.

Berdasarkan pantauan awak media di lokasi pekerjaan, muncul dugaan penggunaan material pasir yang kesesuaian spesifikasinya masih perlu dipastikan.

Salah seorang pekerja menyebutkan bahwa pasir yang digunakan merupakan campuran pasir laut dan pasir dari Babakan Garut yang disebut berasal dari sungai. Pekerja tersebut juga menyampaikan bahwa pasir yang dipesan adalah pasir sungai.

Pernyataan itu perlu dibuktikan melalui pemeriksaan teknis dan pengujian laboratorium, bukan sekadar berdasarkan keterangan lisan.

Saat dikonfirmasi, Kepala SDN 1 Karangwangi, Dedi Daryana, S.Pd., belum memberikan tanggapan maupun penjelasan kepada awak media.

Sementara itu, Ihap Saepul Hayat, yang dikonfirmasi terkait P2SP, menyampaikan bahwa dirinya baru memberikan anggaran sebesar Rp80 juta untuk pembelian barang dan menyebut pembelian dilakukan melalui Ekajaya.

Keterangan tersebut masih menyisakan sejumlah pertanyaan mengenai mekanisme pengadaan, bukti transaksi, pemasok material, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran secara keseluruhan.

Menanggapi persoalan tersebut, Asep Suherman, S.H., menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin persoalan ini berhenti hanya pada klarifikasi atau pemeriksaan formalitas.

Menurutnya, dugaan ketidaksesuaian material dan persoalan tata kelola anggaran dalam proyek yang bersumber dari uang negara harus ditindaklanjuti secara serius.

“Kami akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk meminta agar persoalan ini ditindaklanjuti sampai tuntas. Ini bukan persoalan sepele. Ketika ada dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek yang menggunakan uang negara, semuanya harus diperiksa secara menyeluruh,” tegas Asep Suherman.

Ia juga menekankan bahwa pemeriksaan tidak boleh hanya dilakukan sebatas melihat dokumen administrasi, tetapi harus turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi pekerjaan yang sebenarnya.

“Saya meminta agar persoalan ini benar-benar ditindaklanjuti dan diusut sampai tuntas. Kalau memang tidak ada penyimpangan, buktikan dengan dokumen dan hasil pemeriksaan yang transparan. Tetapi apabila ditemukan pelanggaran, siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum,” ujarnya.

Lebih lanjut, Asep menyampaikan bahwa GAWARIS akan melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pihak-pihak berwenang, bahkan mendorong agar persoalan tersebut ditindaklanjuti hingga ke tingkat yang lebih tinggi apabila diperlukan.

Ia meminta perhatian dan pengawasan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Inspektorat, serta aparat penegak hukum lainnya sesuai kewenangan masing-masing.

“Kami tidak ingin persoalan ini berhenti di tengah jalan. Kami akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan mendorong agar pemeriksaan dilakukan secara serius, objektif, serta menyeluruh sampai ke tingkat atas. Jangan sampai ada pihak yang merasa kebal dari pemeriksaan,” tegasnya.

Asep juga meminta agar seluruh pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan proyek diperiksa sesuai peran dan kewenangannya, apabila ditemukan indikasi penyimpangan atau pelanggaran.

Pemeriksaan harus mencakup kesesuaian material dengan RAB dan spesifikasi teknis, proses pembelian barang, nota dan bukti transaksi, pemasok material, aliran penggunaan anggaran, volume pekerjaan, hingga laporan pertanggungjawaban kegiatan.

Menurutnya, proyek revitalisasi sekolah seharusnya menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan, bukan justru menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.

Sejumlah ketentuan hukum menjadi perhatian dalam persoalan ini, antara lain:

  1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengatur prinsip pengelolaan keuangan negara secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
  2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, terkait kewajiban pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara.
  3. UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, terkait pemenuhan standar dan persyaratan teknis dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
  4. Ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku, sepanjang mekanisme pengadaan dalam kegiatan tersebut termasuk dalam ruang lingkup pengaturannya.

Apabila pemeriksaan menemukan bukti adanya penyimpangan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi, penanganannya dapat ditindaklanjuti berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Persoalan ini bukan semata-mata tentang pasir atau material bangunan. Lebih jauh, yang harus dijawab adalah bagaimana proses pengadaan dilakukan, apakah seluruh material sesuai spesifikasi, bagaimana anggaran dikelola, serta siapa yang bertanggung jawab atas setiap tahapan pekerjaan.

Dinas Pendidikan, pengawas teknis, Inspektorat, dan instansi berwenang diminta tidak tinggal diam.

Jangan hanya melakukan pemeriksaan di atas meja. Turun langsung ke lokasi, periksa material, cocokkan volume pekerjaan, telusuri bukti transaksi, dan audit seluruh pertanggungjawaban anggaran.

GAWARIS menyatakan akan terus mengawal perkembangan persoalan ini melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar setiap dugaan yang muncul mendapatkan pemeriksaan secara objektif dan transparan.

Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kepala SDN 1 Karangwangi, P2SP, serta dinas terkait demi menjunjung tinggi prinsip keberimbangan pemberitaan.

Red & Tim

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *