GARUT,Jejakkasusnews.web.id – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kampung Cijulang, RT.02/RW.06, Desa Jatiwangi, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut, Jawa Barat, kini menjadi sorotan serius. Sejumlah persoalan terkait sanitasi dapur, sumber air, kualitas makanan, hingga pengawasan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Cahaya Utama Sejahtera harus segera mendapatkan penanganan konkret dari pihak berwenang.
Temuan inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) bersama petugas kesehatan Puskesmas dan instansi terkait pada Hari Rabu 11 November 2026 bukan persoalan yang bisa dianggap sepele.
Dalam hasil verifikasi, ditemukan sejumlah catatan terkait kondisi sarana dan prasarana dapur SPPG Jatiwangi 2, termasuk penggunaan sumber air yang berasal dari area persawahan dengan bak penampungan terbuka. Selain itu, terdapat catatan mengenai kondisi lantai pengolahan, sekat ruangan, fasilitas pencucian peralatan, hingga penyimpanan makanan yang perlu diperbaiki.
Persoalan tersebut semakin serius setelah muncul keluhan masyarakat mengenai makanan yang diduga diterima dalam kondisi basi dan mudah membusuk.
Bahkan, sejumlah lembaga pendidikan di wilayah Wangunjaya dikabarkan meminta penghentian sementara distribusi MBG sampai perbaikan menyeluruh dilakukan dan keamanan pangan mendapatkan kepastian dari pihak berwenang.
Situasi ini memunculkan pertanyaan besar: sejauh mana pengawasan terhadap operasional dapur MBG selama ini dilakukan? Apakah pengawasan benar-benar berjalan secara rutin dan menyeluruh, atau hanya sebatas kegiatan seremonial dan dokumentasi?
Menanggapi persoalan tersebut, Hendi Heryana selaku Koordinator Wilayah (Korwil) Gawaris Jawa Barat, Gabungan Wartawan Indonesia Satu, mendesak seluruh pihak terkait agar tidak menutup mata dan segera mengambil langkah nyata.
Menurutnya, persoalan yang menyangkut kualitas makanan, kebersihan dapur, serta keamanan sumber air untuk pengolahan makanan harus menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan kesehatan anak-anak sekolah.
“Ini bukan masalah sepele. Ini menyangkut kesehatan dan keselamatan anak-anak sebagai penerima manfaat program MBG. Kami mendesak seluruh pihak terkait agar segera menindaklanjuti setiap temuan dan aduan masyarakat. Jangan sampai persoalan ini dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian yang jelas,” tegas Hendi Heryana.
Ia juga meminta agar seluruh persoalan yang ditemukan di lapangan diperiksa secara menyeluruh. Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan penyimpangan, pelanggaran standar operasional, atau dugaan penyalahgunaan kewenangan, maka harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Kalau memang ada penyimpangan, bongkar secara terang-benderang. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Kami meminta persoalan ini diusut tuntas berdasarkan bukti dan hasil pemeriksaan, bukan sekadar memberikan teguran kemudian dianggap selesai,” ujarnya.
Hendi juga secara khusus menyoroti pentingnya fungsi pengawasan dari seluruh unsur yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG.
Mulai dari Forkopimcam, Satgas, Korcam SPPG, Korwil SPPG, hingga instansi teknis dan pihak-pihak terkait lainnya, diminta menjalankan pengawasan secara serius, konsisten, dan bertanggung jawab.
Menurutnya, pengawasan tidak boleh hanya terlihat ketika ada sidak, kunjungan pejabat, atau kegiatan dokumentasi semata.
Pengawasan harus dilakukan secara nyata, mulai dari pemeriksaan sumber air, kebersihan dapur, kualitas bahan baku, proses memasak, penyimpanan makanan, pengemasan, hingga pendistribusian kepada sekolah-sekolah.
“Jangan sampai pengawasan hanya sebatas formalitas dan seremonial. Ketika ada kunjungan semua terlihat baik, tetapi setelah itu tidak ada pengawasan berkelanjutan. Kalau ditemukan masalah atau ada laporan dan aduan dari masyarakat, harus segera diperiksa dan ditindaklanjuti. Jangan menunggu persoalan menjadi besar baru bergerak,” tegasnya.
Ia menambahkan, setiap laporan masyarakat harus diperlakukan sebagai bahan evaluasi yang serius, bukan diabaikan atau dianggap sebagai gangguan terhadap pelaksanaan program.
Lebih lanjut, Hendi secara tegas mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) agar segera turun tangan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG di SPPG Jatiwangi 2.
Menurutnya, temuan hasil sidak, rekomendasi perbaikan dari pemerintah kecamatan, serta permohonan perbaikan dan moratorium terbatas dari Pemerintah Desa Wangunjaya harus menjadi dasar untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
BGN diminta memastikan apakah seluruh rekomendasi sudah dilaksanakan atau masih terdapat kekurangan yang berpotensi membahayakan penerima manfaat.
“Kami mendesak BGN segera menindaklanjuti persoalan ini. Jangan sampai ada pembiaran. Jangan menunggu muncul korban atau kejadian yang lebih serius baru dilakukan tindakan. Keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas utama di atas kepentingan operasional dapur maupun kepentingan pihak mana pun.”
Hendi juga meminta agar hasil evaluasi tidak berhenti pada laporan administratif. Harus ada pemeriksaan langsung, pembuktian hasil perbaikan, dan tindakan sesuai kewenangan apabila ditemukan pelanggaran.
Sebelumnya, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Deni Sugiani, S.IP., M.A.P., menyampaikan bahwa berdasarkan hasil sidak bersama Forkopimcam dan instansi terkait, terdapat beberapa catatan yang harus segera ditindaklanjuti pengelola SPPG, terutama mengenai kebersihan lingkungan dan kualitas sumber air.
Ia juga menyatakan bahwa apabila ditemukan ketidaksesuaian terhadap standar menu, kualitas, maupun keamanan pangan, pengelola harus segera melakukan perbaikan.
Bahkan, apabila rekomendasi tersebut tidak diindahkan, pihaknya akan merekomendasikan kepada BGN melalui Korcam SPPG untuk mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Korcam SPPG Abdul Aziz menjelaskan bahwa kewenangan pemberian sanksi berada di BGN pusat. Adapun Korcam menjalankan fungsi koordinasi, pemantauan, serta menyampaikan laporan kepada pimpinan secara berjenjang.
Pernyataan tersebut perlu diikuti langkah nyata. Jangan sampai koordinasi hanya menjadi rangkaian komunikasi administratif, sementara persoalan mendasar di lapangan belum terselesaikan.
Persoalan SPPG Jatiwangi 2 kini menjadi ujian terhadap keseriusan pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Program yang menggunakan anggaran negara dan membawa kepentingan kesehatan generasi penerus bangsa harus dijalankan dengan standar yang dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, perlu dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kualitas sumber air melalui uji laboratorium, kondisi sanitasi dapur, keamanan makanan, serta tindak lanjut seluruh rekomendasi hasil sidak.
Apabila ditemukan pelanggaran, pihak yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban sesuai aturan.
Hendi Heryana menegaskan bahwa Gawaris Jawa Barat akan terus mendorong agar persoalan ini mendapatkan perhatian dan tindak lanjut dari pihak berwenang.
“Jangan korbankan kesehatan anak-anak karena lemahnya pengawasan. Program ini tujuannya baik, tetapi pelaksanaannya harus benar-benar sesuai standar. Kami meminta semua pihak menjalankan tanggung jawabnya. Jika ada penyimpangan, periksa dan ungkap berdasarkan fakta. Jangan ada pembiaran dan jangan ada yang kebal dari evaluasi,” pungkasnya.
Kini pertanyaannya, apakah BGN akan segera mengambil langkah tegas dan memastikan seluruh rekomendasi perbaikan dilaksanakan, atau persoalan ini kembali berhenti pada sebatas koordinasi dan janji evaluasi?
Masyarakat berhak mendapatkan kepastian. Sebab, dalam program yang menyangkut makanan dan kesehatan anak-anak, keselamatan penerima manfaat tidak boleh menjadi taruhan.
Seluruh dugaan pelanggaran dan keluhan dalam pemberitaan ini perlu diuji melalui pemeriksaan serta verifikasi pihak berwenang. Pihak pengelola SPPG juga perlu diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab serta tanggapan.
Red/Tim Liputan












