Batam,Jejakkasusnews.web.id – Setelah melihat, mendengarkan, dan mengalami sendiri bagaimana sebuah peristiwa dapat dipotong, diberi narasi tertentu, kemudian disebarluaskan ke ruang publik dengan pemahaman yang berbeda dari kejadian sebenarnya, saya merasa perlu menyampaikan imbauan kepada seluruh satuan pendidikan di Kota Batam agar lebih waspada dan tertib dalam menghadapi setiap kunjungan pihak luar, termasuk pemilik akun Facebook Rio Bastian.
Jangan biarkan fakta dipermainkan. Jangan pula membiarkan tuduhan yang belum terverifikasi berkembang menjadi penghakiman publik.
Imbauan ini bukan bentuk ketakutan terhadap kritik, apalagi upaya membungkam kebebasan berekspresi. Sekolah adalah ruang publik yang harus terbuka terhadap pengawasan masyarakat. Namun, keterbukaan bukan berarti pihak sekolah harus membiarkan setiap peristiwa direkam secara sepihak, dipotong dari konteksnya, lalu disebarluaskan dengan narasi yang berpotensi membentuk persepsi berbeda dari kenyataan.
PWI Batam menaruh perhatian terhadap peristiwa di MIN 2 Batuaji pada Rabu, 11 November 2026. Peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa persoalan di lingkungan pendidikan perlu disampaikan kepada publik secara utuh, berimbang, dan berdasarkan fakta. Jangan sampai potongan peristiwa justru mengalahkan kronologi sebenarnya.
Karena itu, kami mengimbau seluruh kepala sekolah agar tidak hanya mengandalkan ingatan ketika menghadapi persoalan. Dokumentasikan setiap interaksi secara proporsional. Catat waktu kedatangan, pihak yang hadir, pokok pertanyaan, komunikasi yang berlangsung, serta tanggapan yang diberikan. Simpan dokumen dan bukti pendukung apabila suatu saat diperlukan untuk menjelaskan duduk persoalan.
Dokumentasi bukan untuk menghalangi orang mencari informasi, melainkan untuk melindungi semua pihak dari kesalahpahaman dan penyajian peristiwa yang tidak utuh.
Ada alasan lain mengapa imbauan ini perlu disampaikan.
Sebagaimana diberitakan Mistar.id dalam artikel berjudul “Pemilik Akun ‘Rio Bastian’ Dijemput Paksa Polisi di Batam, Diduga Sebar Fitnah di Facebook”, terkait penanganan perkara di Polres Samosir pada Juli 2025, pemilik akun Facebook Rio Bastian pernah dijemput oleh Tim Opsnal Polres Samosir dari Batam setelah dua kali tidak memenuhi panggilan penyidik. Perkara tersebut berkaitan dengan laporan seorang warga bernama Maya R. Sidabutar atas dugaan penyebaran narasi fitnah melalui siaran langsung di media sosial.
Dalam pemberitaan yang sama disebutkan bahwa penyidik masih menunggu keterangan ahli ITE dan pada saat itu belum melakukan penahanan. Oleh karena itu, informasi tersebut harus ditempatkan secara proporsional sesuai status dan proses hukumnya. PWI Batam tidak sedang menyatakan seseorang bersalah berdasarkan perkara yang belum memperoleh putusan pengadilan.
Namun, informasi mengenai riwayat penanganan perkara tersebut patut menjadi pengingat bahwa setiap aktivitas di ruang digital memiliki konsekuensi. Kebebasan menyampaikan pendapat bukanlah kebebasan untuk mengabaikan akurasi, kepatutan, dan hak orang lain.
Kami ingin menegaskan bahwa PWI Batam tidak alergi terhadap kritik. Jika ada dugaan penyimpangan dana BOS, persoalan pembangunan sekolah, atau pelayanan pendidikan yang tidak sesuai ketentuan, silakan diungkap. Bahkan, kami menghargai siapa pun yang berani menjalankan fungsi kontrol sosial.
Tetapi kontrol sosial harus berdiri di atas fakta, bukan asumsi. Kritik harus disertai data, bukan sekadar potongan video. Tuduhan harus diuji melalui konfirmasi, bukan dibangun menjadi kesimpulan sebelum pihak yang dituding memperoleh kesempatan menjawab.
Kepada seluruh kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan di Batam, kami mengimbau agar tidak terpancing emosi. Jangan menghalangi siapa pun yang datang untuk meminta informasi sepanjang dilakukan sesuai ketentuan. Hindari pernyataan di luar kewenangan. Terima setiap pertanyaan secara proporsional, dokumentasikan interaksi, dan gunakan hak jawab apabila terdapat informasi atau pemberitaan yang tidak sesuai fakta.
Sekolah bukan benteng yang harus tertutup dari masyarakat. Namun, sekolah juga bukan panggung yang boleh diperlakukan sesuka hati oleh siapa pun.
Kami tidak ingin kepala sekolah takut terhadap wartawan. Justru kami ingin mereka mampu memahami perbedaan antara wartawan yang bekerja berdasarkan Kode Etik Jurnalistik dengan pembuat konten yang memiliki pola kerja dan tanggung jawab berbeda.
Tidak setiap orang yang memegang kamera, mewawancarai seseorang, atau melakukan siaran langsung otomatis menjalankan kerja jurnalistik profesional. Pers memiliki kewajiban verifikasi, keberimbangan, akurasi, serta tanggung jawab memberikan ruang koreksi dan hak jawab. Prinsip-prinsip tersebut merupakan bagian penting dari profesionalisme pers.
Di sisi lain, setiap orang tetap memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan melakukan pengawasan sosial. Namun, hak tersebut harus dijalankan dengan menghormati kebenaran dan hak orang lain.
Ada fenomena lain yang tidak kalah mengkhawatirkan, yakni perilaku sebagian netizen yang begitu mudah memberikan dukungan terhadap sebuah tudingan di kolom komentar Facebook tanpa terlebih dahulu mengetahui duduk persoalan dan memeriksa kebenaran informasi.
Seolah-olah, ketika sebuah tuduhan memperoleh banyak tanda suka dan komentar dukungan, kebenaran tidak lagi membutuhkan pembuktian. Padahal, jumlah komentar bukan alat ukur kebenaran. Banyaknya orang yang mengamini sebuah tudingan tidak serta-merta menjadikannya fakta.
Ruang komentar bukan ruang bebas tanggung jawab. Setiap orang boleh berbeda pendapat, mengkritik, bahkan mengecam kebijakan. Namun, ketika seseorang ikut mengulang tuduhan yang belum terbukti, menambahkan informasi yang tidak benar, atau mengajak orang lain menyerang kehormatan seseorang, ia harus memahami bahwa aktivitas digital juga memiliki konsekuensi hukum.
Jangan sampai seseorang yang tidak pernah menyaksikan peristiwa, tidak mengetahui kronologi, dan tidak memiliki bukti justru menjadi orang paling bersemangat menjatuhkan vonis. Cukup membaca satu unggahan, lalu ikut menghakimi. Cukup melihat potongan video, kemudian merasa paling mengetahui seluruh kejadian.
Inilah yang patut kita renungkan. Jangan sampai kolom komentar berubah menjadi ruang pengadilan tanpa hakim, tanpa pemeriksaan saksi, tanpa pembuktian, tetapi vonis sudah dijatuhkan berjamaah.
Sebuah tudingan yang belum terverifikasi bisa bermula dari satu unggahan. Namun, ketika ribuan orang ikut menyukai, membagikan, mengomentari, dan mengulanginya tanpa memeriksa kebenaran, tudingan itu dapat menjelma menjadi opini publik yang seolah-olah merupakan fakta.
Di sinilah bahaya kerumunan digital. Orang merasa sedang membela kebenaran, padahal belum tentu mengetahui kebenaran yang sebenarnya.
PWI Batam mengajak masyarakat agar lebih cerdas bermedia sosial. Jangan mudah menjadi bagian dari kerumunan yang menghakimi. Periksa informasi, dengarkan pihak yang diberitakan, dan berikan ruang bagi fakta untuk berbicara. Jangan biarkan jempol bergerak lebih cepat daripada akal sehat.
Kami juga mengingatkan bahwa kritik terhadap penggunaan dana publik dan penyelenggaraan pendidikan harus tetap dijaga sebagai bagian dari demokrasi. Kepala sekolah tidak boleh kebal kritik, tetapi siapa pun yang menyampaikan kritik juga tidak boleh kebal dari kewajiban menghormati fakta.
PWI Batam akan terus mendorong terciptanya hubungan yang sehat antara insan pers dan dunia pendidikan. Kami ingin sekolah terbuka, pers profesional, pembuat konten bertanggung jawab, dan masyarakat memperoleh informasi yang benar.
Sebab, yang harus kita jaga bukanlah nama baik seseorang dengan cara menutup kritik. Yang harus kita jaga adalah kebenaran agar tidak dikalahkan oleh narasi yang dibangun dari potongan-potongan peristiwa.
Sebab, fitnah tidak selalu tumbuh besar dari mulut orang yang pertama kali mengucapkannya. Terkadang, ia menjadi besar karena ribuan jari ikut menyebarkannya.
M.A. Khafi Anshary
Ketua PWI Batam
Izazat Karunia
