BATAM,Jejakkasusnews.web.id – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam 2027 disiapkan bukan sekadar untuk menjalankan roda pemerintahan. Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengarahkan anggaran agar lebih dekat dengan kebutuhan warga, dari penguatan ekonomi masyarakat hingga penanganan banjir, sampah, pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur.
Arah tersebut terlihat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2027 yang disampaikan Amsakar dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batam, Senin (7/9/2026).
Dalam rancangan itu, belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp4,859 triliun, dengan belanja modal sekitar Rp1,158 triliun. Sementara pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp4,743 triliun.
Besarnya anggaran tersebut dibarengi dengan pilihan program yang menyentuh kebutuhan sehari-hari masyarakat. Pemerintah Kota Batam menempatkan pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial sebagai salah satu prioritas.
Salah satunya melalui rencana subsidi bunga pinjaman 0 persen bagi usaha mikro yang memiliki KTP Batam. Bantuan sosial bagi lanjut usia serta perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan juga masuk dalam rancangan kebijakan.
Kelompok yang disasar antara lain pengemudi transportasi daring, nelayan, petani dan pengemudi boat pancung.
Bukan hanya memberi perlindungan, Amsakar juga mendorong masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang lebih kuat. Pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja, penguatan kapasitas pelaku UMK, hingga fasilitasi perizinan UMKM disiapkan untuk menyesuaikan kebutuhan dunia industri.
𝐁𝐚𝐧𝐣𝐢𝐫, 𝐬𝐚𝐦𝐩𝐚𝐡 𝐝𝐚𝐧 𝐚𝐢𝐫 𝐢𝐤𝐮𝐭 𝐦𝐞𝐧𝐣𝐚𝐝𝐢 𝐬𝐚𝐬𝐚𝐫𝐚𝐧
Persoalan yang selama ini dekat dengan keseharian warga juga mendapat tempat dalam rancangan APBD 2027.
Untuk mengurangi persoalan banjir, pembangunan drainase direncanakan di sejumlah kawasan, di antaranya Puri Loka, Senawangi Asri, Jalan Tengku Sulung, Graha Nusa hingga Kavling Baru, Putra Jaya, Rumah Pompa Bengkong dan Tiban Centre.
Sektor persampahan juga diperkuat melalui rencana pengadaan armroll truck, bin container dan kendaraan pick up. Pemerintah menyiapkan pembangunan lanjutan landfill TPA serta dua lokasi TPS 3R.
Pengangkutan sampah melalui pihak ketiga juga direncanakan menjangkau sembilan kecamatan.
Sementara di wilayah hinterland, Pemko Batam memasukkan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kecamatan Galang sebagai salah satu prioritas.
Rangkaian kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa Amsakar tidak hanya menempatkan pembangunan fisik sebagai ukuran keberhasilan anggaran. Pelayanan dasar dan persoalan lingkungan juga menjadi bagian dari arah pembangunan Batam.
𝐏𝐞𝐧𝐝𝐢𝐝𝐢𝐤𝐚𝐧 𝐝𝐚𝐧 𝐤𝐞𝐬𝐞𝐡𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐝𝐢𝐩𝐞𝐫𝐤𝐮𝐚𝐭
Investasi sumber daya manusia menjadi prioritas berikutnya. Pemko Batam merancang pemberian beasiswa atau bantuan pendidikan bagi siswa tidak mampu di SD dan SMP swasta, pemberian seragam bagi peserta didik baru sekolah negeri dan swasta, hingga beasiswa bagi mahasiswa.
Beasiswa juga diarahkan kepada mahasiswa undangan pada tujuh perguruan tinggi negeri, mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu serta mahasiswa hinterland berprestasi untuk jurusan tertentu.
Di bidang kesehatan, pemerintah menargetkan pemenuhan Universal Health Coverage (UHC) dan peningkatan sarana-prasarana pelayanan kesehatan di puskesmas serta RSUD Embung Fatimah.
Dengan kebijakan tersebut, APBD 2027 diarahkan tidak hanya membangun kota, tetapi juga memperkuat kualitas masyarakat yang menjadi penggerak Batam ke depan.
𝐈𝐧𝐟𝐫𝐚𝐬𝐭𝐫𝐮𝐤𝐭𝐮𝐫 𝐭𝐞𝐭𝐚𝐩 𝐝𝐢𝐠𝐞𝐧𝐣𝐨𝐭
Di sisi lain, pembangunan infrastruktur tetap menjadi salah satu mesin utama pertumbuhan Batam.
Sejumlah ruas jalan masuk dalam rencana pembangunan dan peningkatan, antara lain Jalan Bumi Perkemahan-Simpang Teluk Lengung, Simpang Tiban Princes atau Jalan Gajah Mada-Jalan Diponegoro tahap pertama, Jalan Kampung Air, Simpang Dutamas-Simpang Helm, Lintas Kibing, Simpang Orchid, Simpang Kara dan Tiban Utara.
Termasuk pula Jalan Simpang Gelael-Simpang Franky serta Jalan Cikitsu-SMA 3 lanjutan hingga Jalan Hang Nadim.
Pemerintah juga merencanakan pembangunan Jembatan Golden Prawn Bengkong, kantor lurah Sukajadi dan Tiban Lama serta revitalisasi sejumlah kantor.
Dari total belanja modal sekitar Rp1,158 triliun, alokasi terbesar diarahkan untuk jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp527,6 miliar. Anggaran gedung dan bangunan mencapai sekitar Rp419,2 miliar, sedangkan peralatan dan mesin sekitar Rp185,5 miliar.
Kebijakan tersebut menunjukkan upaya menghubungkan pembangunan infrastruktur dengan mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
𝐏𝐀𝐃 𝐝𝐢𝐭𝐚𝐫𝐠𝐞𝐭𝐤𝐚𝐧 𝐭𝐞𝐦𝐛𝐮𝐬 𝐑𝐩3 𝐭𝐫𝐢𝐥𝐢𝐮𝐧
Untuk membiayai berbagai program tersebut, kemampuan fiskal daerah juga menjadi perhatian.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2027 direncanakan mencapai Rp3,021 triliun. Dari jumlah itu, pajak daerah menjadi penyumbang terbesar dengan target Rp2,429 triliun, disusul retribusi daerah sekitar Rp346 miliar.
Adapun pendapatan transfer diproyeksikan sebesar Rp1,722 triliun. Di sisi belanja, belanja operasi direncanakan sekitar Rp3,681 triliun, sedangkan belanja tidak terduga disiapkan sebesar Rp20 miliar.
Rancangan APBD tersebut masih akan dibahas bersama DPRD Kota Batam. Amsakar menegaskan pemerintah terbuka terhadap masukan dan penyempurnaan selama tetap berada dalam koridor kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan masyarakat.
“Pemko Batam terbuka menyempurnakan Ranperda APBD sesuai aturan, kemampuan keuangan daerah, prioritas pembangunan, dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Bagi Amsakar, pembahasan APBD 2027 pada akhirnya harus bermuara pada satu tujuan: memastikan seluruh proses penganggaran memberikan dampak sebesar-besarnya bagi warga Batam.
Izazat Karunia
