ACEH SINGKIL,Jejakkasusnews.web.id – Aliansi Pemuda dan Masyarakat Pemerhati Aceh Singkil (AMPAS) menyoroti serius kinerja Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Aceh Singkil menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh terkait dugaan kelebihan pembayaran belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp275.024.451,79.
Temuan tersebut dinilai bukan persoalan administratif biasa. Sebab, angka ratusan juta rupiah yang menjadi temuan pemeriksaan BPK itu memunculkan pertanyaan serius mengenai fungsi pengawasan, pengendalian, serta tanggung jawab Sekda selaku Pengguna Anggaran (PA).
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025, hasil uji petik menemukan adanya bukti pembelian BBM yang diduga tidak sesuai dengan kondisi transaksi sebenarnya pada SPBU Nomor 14.237.447 Singkil.
BPK mengungkapkan dua kejanggalan, yakni nilai pembelian pada bukti transaksi diduga melebihi total penjualan BBM SPBU pada tanggal yang sama. Selain itu, ditemukan pula perbedaan harga BBM pada bukti pembelian dibandingkan dengan harga yang berlaku di SPBU pada tanggal transaksi.
Bahkan, berdasarkan konfirmasi BPK kepada Pengawas SPBU, apabila nilai pada bukti pembelian melebihi total penjualan SPBU atau harga pada struk tidak sesuai dengan harga yang berlaku, maka dapat dipastikan transaksi tersebut bukan berasal dari SPBU bersangkutan atau bukti tersebut bukan merupakan bukti yang dikeluarkan oleh SPBU Singkil.
Dari total realisasi belanja BBM sebesar Rp736.629.364, BPK menemukan sebesar Rp275.024.451,79 diduga merupakan kelebihan pembayaran.
BPK juga menyoroti tanggung jawab Sekda selaku Pengguna Anggaran yang dinilai belum melakukan pengujian tagihan secara memadai sebelum memerintahkan pembayaran belanja BBM.
Atas kondisi tersebut, AMPAS menilai lemahnya pengawasan pimpinan tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele. Apalagi, Sekda merupakan pimpinan tertinggi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kabupaten sekaligus memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan tata kelola administrasi dan keuangan berjalan sesuai ketentuan.
Sekda Jangan Hanya Duduk di Kursi Jabatan, Tanggung Jawab Pengawasan Harus Dibuktikan!
Sekretaris Jenderal AMPAS, Rahman Syafi’i, S.H., menegaskan bahwa temuan BPK tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius terhadap kinerja Sekda. Menurutnya, seorang pimpinan tidak cukup hanya menerima laporan dari bawahan, tetapi wajib memastikan setiap proses administrasi dan pembayaran anggaran benar-benar melalui pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau benar terdapat bukti pembelian BBM yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya hingga menimbulkan kelebihan pembayaran lebih dari Rp275 juta, ini menjadi pertanyaan besar. Di mana fungsi pengawasan Sekda selaku Pengguna Anggaran? Jangan sampai muncul kesan adanya pembiaran terhadap lemahnya pengendalian di lingkungan Setda,” tegas Rahman.
Ia juga mempertanyakan bagaimana sistem pengawasan internal dijalankan apabila dokumen pertanggungjawaban dengan nilai ratusan juta rupiah dapat lolos hingga dilakukan pembayaran, sementara ketidaksesuaian tersebut justru terungkap melalui pemeriksaan BPK.
“Jangan hanya bawahan yang diminta bertanggung jawab. Pimpinan juga harus berani mengevaluasi dirinya sendiri. Sekda harus menunjukkan tanggung jawab moral dan administratif. Jangan sampai jabatan tinggi hanya menjadi simbol kedudukan, tetapi fungsi pengawasan justru tidak berjalan sebagaimana mestinya,” lanjutnya.
AMPAS menilai, apabila dugaan kelemahan pengawasan ini tidak dievaluasi secara serius, maka hal tersebut berpotensi menciptakan preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan. Sebab, bawahan membutuhkan keteladanan dan ketegasan pimpinan, bukan justru sistem pengawasan yang terkesan longgar.
Rahman juga meminta Bupati Aceh Singkil agar tidak hanya menerima rekomendasi BPK sebagai formalitas administratif. Bupati harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Sekda dan jajaran pengelola keuangan Setda.
AMPAS Desak Pengembalian Uang dan Evaluasi Tanggung Jawab Pimpinan
Lebih lanjut, AMPAS mendesak agar kelebihan pembayaran sebesar Rp275.024.451,79 segera ditindaklanjuti dan dikembalikan ke Kas Daerah sesuai ketentuan. Proses penagihan juga harus dilakukan secara transparan, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.
BPK sendiri merekomendasikan kepada Bupati Aceh Singkil agar memerintahkan Sekda melakukan pengujian tagihan secara memadai, menginstruksikan PPTK menyiapkan dokumen administrasi sesuai ketentuan, serta memerintahkan PPK SKPK melakukan verifikasi SPP beserta dokumen pendukung. Selain itu, kelebihan pembayaran harus diproses dan disetorkan kembali ke Kas Daerah.
AMPAS menegaskan bahwa rekomendasi BPK tidak boleh berhenti sebatas surat tindak lanjut. Harus ada bukti pengembalian uang, evaluasi terhadap sistem pengawasan, dan pertanggungjawaban pihak-pihak yang terkait sesuai kewenangan masing-masing.
“Jangan sampai setiap tahun pemerintah daerah hanya sibuk menindaklanjuti temuan BPK, tetapi tidak ada pembenahan serius terhadap sistem pengawasan. Uang daerah adalah uang rakyat, bukan ruang untuk kelalaian dan lemahnya pengendalian. Kami meminta Bupati bertindak tegas dan tidak melindungi siapa pun apabila memang terbukti lalai,” tutup Rahman Syafi’i, S.H.
Jika Tidak Dikembalikan, AMPAS Desak Kejari Usut Tuntas
Tidak hanya itu, AMPAS juga meminta Kejaksaan Negeri Aceh Singkil untuk tidak tinggal diam apabila kelebihan pembayaran tersebut tidak dikembalikan ke Kas Daerah sesuai batas waktu dan mekanisme tindak lanjut yang ditetapkan.
AMPAS mendesak Kejari Aceh Singkil agar melakukan penelaahan dan penyelidikan sesuai kewenangannya apabila ditemukan indikasi tindak pidana atau terdapat pihak-pihak yang tidak kooperatif dalam penyelesaian persoalan tersebut.
“Jangan sampai temuan BPK hanya menjadi rutinitas tahunan tanpa ada efek jera. Apabila pengembalian tidak dilakukan sesuai ketentuan, kami meminta Kejari Aceh Singkil mengambil langkah hukum dan mengusut tuntas apabila ditemukan unsur pidana. Uang rakyat harus diselamatkan, dan siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya,” tegas Rahman.
Menurut AMPAS, persoalan ini harus menjadi perhatian serius karena temuan keuangan daerah yang bernilai besar dan berulang dari tahun ke tahun tidak boleh terus dibiarkan tanpa evaluasi menyeluruh. Pemerintah daerah harus berani membenahi sistem pengawasan, bukan sekadar menyelesaikan temuan di atas kertas.
AMPAS menegaskan akan terus mengawal tindak lanjut temuan tersebut, mulai dari kejelasan pengembalian kelebihan pembayaran ke Kas Daerah, evaluasi tanggung jawab pimpinan, hingga mendorong aparat penegak hukum mengambil langkah apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum.
Hingga berita ini diterbitkan, AMPAS masih mengharapkan penjelasan dan klarifikasi dari Sekda Aceh Singkil terkait temuan BPK tersebut, termasuk langkah konkret yang telah dilakukan untuk menyelesaikan kelebihan pembayaran dan memperbaiki sistem pengawasan internal.(Syahrul)
