GARUT,Jejakkasusnews.web.id – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Cahaya Utama Sejahtera, yang berlokasi di Kampung Cijulang RT 02/RW 06, Desa Jatiwangi, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut, Jawa Barat, menjadi sorotan setelah muncul sejumlah keluhan dan dugaan persoalan dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.
Sejumlah persoalan yang mencuat di antaranya terkait kualitas makanan yang diduga kerap diterima dalam kondisi basi dan mudah basi, minimnya keterlibatan masyarakat lokal dalam penyediaan bahan pangan maupun tenaga kerja, serta sumber air yang digunakan untuk menunjang operasional dapur SPPG.
Salah satu keluhan disampaikan Rijal Firdaus, yang merupakan orang tua penerima manfaat Program MBG dari Desa Wangunjaya.
Menurut Rijal, persoalan kualitas makanan menjadi perhatian serius karena terdapat keluhan bahwa makanan yang diterima kerap dalam kondisi basi dan mudah mengalami pembusukan.
Kondisi tersebut tentu perlu mendapatkan perhatian serius dari pihak pengelola dapur SPPG. Pasalnya, Program MBG merupakan program pemenuhan gizi yang menyangkut kesehatan, keselamatan, dan kebutuhan nutrisi anak-anak sebagai penerima manfaat.
Apabila dugaan tersebut benar terjadi, maka perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pengolahan, penyimpanan, pengemasan, hingga pendistribusian makanan.
Persoalan berikutnya berkaitan dengan keterlibatan masyarakat Desa Wangunjaya dalam rantai penyediaan bahan pangan dan kesempatan kerja di dapur SPPG.
Del Hamdani, selaku Ketua BUMDes Desa Wangunjaya, menyampaikan bahwa selama beberapa bulan berlangsungnya pelayanan Dapur SPPG Jatiwangi 2 di wilayah Desa Wangunjaya, menurut keterangannya, belum pernah ada pelibatan warga setempat, baik petani maupun pedagang lokal, dalam pengadaan bahan kebutuhan makanan.
Selain itu, ia juga menyebut belum pernah ada perekrutan karyawan dapur SPPG secara resmi yang melibatkan masyarakat Desa Wangunjaya.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal telah menjadi bagian dari pelaksanaan program MBG.
Padahal, keterlibatan petani, pedagang, pelaku UMKM, dan tenaga kerja setempat diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di sekitar lokasi pelayanan.
Tidak hanya persoalan makanan dan keterlibatan masyarakat, hasil pantauan awak media juga menemukan adanya dugaan penggunaan air yang bersumber dari saluran atau aliran air persawahan untuk kebutuhan operasional dapur SPPG.
Temuan tersebut menjadi perhatian karena kualitas air yang digunakan dalam kegiatan pengolahan makanan harus memenuhi persyaratan kesehatan dan keamanan pangan.
Air yang tidak terjamin kebersihannya berpotensi menjadi sumber kontaminasi, terutama apabila digunakan untuk mencuci bahan makanan, peralatan dapur, maupun kebutuhan pengolahan makanan lainnya.
Oleh karena itu, diperlukan pemeriksaan kualitas air melalui pengujian laboratorium agar dapat diketahui apakah air tersebut memenuhi standar kesehatan atau justru berisiko terhadap keamanan makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat.
Menindaklanjuti munculnya keluhan terkait dugaan makanan basi serta persoalan sumber air yang digunakan dapur SPPG, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Pakenjeng melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi dapur SPPG Yayasan Cahaya Utama Sejahtera.
Dalam kegiatan tersebut, Forkopimcam melakukan pengecekan terhadap kondisi dapur dan menelusuri sumber air yang digunakan untuk menunjang aktivitas operasional.
Berdasarkan hasil pengecekan langsung ke lokasi sumber air, pihak Forkopimcam disebut menemukan bahwa air yang digunakan memang berasal dari aliran persawahan, sebagaimana informasi yang sebelumnya menjadi perhatian awak media.
Temuan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan teknis dan uji laboratorium untuk memastikan kelayakan air berdasarkan standar kesehatan yang berlaku.
Munculnya berbagai persoalan ini menjadi catatan penting bagi pihak-pihak terkait, khususnya Badan Gizi Nasional (BGN), koordinator wilayah SPPG, serta instansi pengawas kesehatan dan keamanan pangan.
Pengawasan tidak boleh hanya sebatas kunjungan atau sidak seremonial. Setiap temuan harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan, evaluasi, dan langkah perbaikan yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.
Pihak pengelola SPPG Yayasan Cahaya Utama Sejahtera juga perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai standar pengolahan makanan, sistem penyimpanan dan distribusi, sumber air yang digunakan, serta mekanisme pelibatan masyarakat lokal.
Hingga berita ini disusun, keterangan dari pihak pengelola SPPG terkait seluruh persoalan tersebut masih perlu dimintakan untuk melengkapi pemberitaan.
Program MBG bukan sekadar persoalan mendistribusikan makanan kepada penerima manfaat. Lebih dari itu, kualitas, keamanan pangan, kebersihan, transparansi, dan tanggung jawab pengelolaan harus menjadi prioritas utama.
Jangan sampai program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi generasi bangsa justru menyisakan persoalan yang berpotensi membahayakan kesehatan penerima manfaat.
Awak media membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari pihak dapur SPPG untuk pemberitaan yang berimbang
Red…
