SULAWESI UTARA,Jejakkasusnews.web.id – Upaya memperkuat persatuan serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) terus dilakukan jajaran Kepolisian Daerah Sulawesi Utara. Salah satunya melalui pendekatan dialogis dan silaturahmi bersama organisasi kemasyarakatan (Ormas) adat Minahasa.
Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Pol Yudo Hermanto, menggelar kegiatan silaturahmi yang dikemas dalam suasana coffee morning bersama sejumlah perwakilan Ormas Adat Minahasa di kawasan Tateli, Senin (2/11/2026).
Pertemuan tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan menjadi ruang komunikasi untuk mempererat hubungan antara institusi kepolisian dengan elemen masyarakat, khususnya organisasi adat yang memiliki peran strategis dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.
Dalam kesempatan itu, Kapolda mengajak seluruh elemen adat, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan agar mengambil bagian aktif dalam menjaga situasi keamanan di Sulawesi Utara. Persoalan konflik antarkampung, potensi tawuran, serta berbagai bentuk gangguan ketertiban dinilai membutuhkan perhatian dan keterlibatan bersama.
Menurutnya, keamanan bukan semata-mata menjadi tanggung jawab aparat kepolisian. Diperlukan kesadaran kolektif, komunikasi yang terbuka, serta kepedulian masyarakat untuk mencegah persoalan kecil berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
Kapolda juga menegaskan bahwa Polri tidak menutup diri terhadap kritik, saran, maupun masukan dari masyarakat. Sebaliknya, komunikasi yang sehat dan kritik konstruktif harus menjadi bagian dari evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian.
Sikap terbuka tersebut menjadi penting dalam membangun kepercayaan publik. Sebab, hubungan yang baik antara polisi dan masyarakat tidak cukup dibangun melalui penegakan hukum semata, tetapi juga melalui pendekatan humanis, keterbukaan, serta kehadiran aparat ketika masyarakat membutuhkan perlindungan.
Ketua Laskar Manguni Indonesia, Pdt. Hanny Pantouw, menyambut positif langkah Kapolda Sulut yang membuka ruang komunikasi dengan organisasi adat.
Ia menyatakan kesiapan organisasinya untuk terus membangun sinergi dengan kepolisian, terutama dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), memperkuat toleransi antarumat beragama, serta mencegah terjadinya tawuran dan konflik antarkampung.
Keterlibatan organisasi adat diharapkan dapat menjadi kekuatan sosial dalam menciptakan suasana yang aman dan kondusif. Namun, komitmen tersebut tentu harus diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan hanya pernyataan dalam forum pertemuan.
Di tengah keberagaman masyarakat Sulawesi Utara, semangat persaudaraan dan falsafah Torang Samua Basudara harus terus dijaga. Perbedaan latar belakang, pandangan, maupun kelompok tidak boleh menjadi alasan munculnya permusuhan dan perpecahan.
Sinergi antara Polri, organisasi adat, tokoh agama, dan masyarakat diharapkan mampu menjadi fondasi kuat dalam menjaga kedamaian daerah.
Pesan yang ingin ditegaskan dari pertemuan ini adalah bahwa keamanan merupakan tanggung jawab bersama. Polisi membutuhkan dukungan masyarakat, sementara masyarakat berhak mendapatkan pelayanan, perlindungan, serta penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan.
POLISI BERSAMA MASYARAKAT BUKAN SEKADAR SEMBOYAN. Persatuan harus dijaga, konflik harus dicegah, dan kepercayaan publik harus dibuktikan melalui kerja nyata.
Untuk kebutuhan bantuan maupun laporan kepolisian, masyarakat dapat menghubungi layanan Call Center Polri 110.
Hafid Ahmad
