DUGAAN PENYALAHGUNAAN SOLAR SUBSIDI DI SPBU WAREMBUNGAN DISOROT, POLDA SULUT DIMINTA USUT PERAN OPERATOR DAN MANAJEMEN
MINAHASA –jejakkasusnews.web.id Dugaan penyalahgunaan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi di SPBU 73.956.04 Pineleng Warembungan kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, perhatian masyarakat tidak hanya tertuju pada pengelolaan SPBU, tetapi juga pada dugaan keterlibatan seorang operator berinisial CS alias Chore yang disebut-sebut dalam keluhan warga.
Berdasarkan informasi dan keterangan sejumlah sumber lapangan, operator tersebut diduga memiliki peran dalam pengaturan pelayanan pengisian solar subsidi, termasuk dugaan pengaturan antrean dan kuota pengisian bagi kendaraan tertentu.
Namun, informasi tersebut masih sebatas dugaan dan membutuhkan pendalaman serta verifikasi lebih lanjut oleh pihak berwenang.
Sejumlah warga yang mengaku sering mengantre di SPBU tersebut mempertanyakan pola pelayanan yang dinilai tidak konsisten. Mereka mengeluhkan adanya kendaraan yang harus menunggu lama, bahkan disebut tidak mendapatkan solar dengan alasan stok habis.
Di sisi lain, muncul dugaan adanya kendaraan tertentu yang memperoleh pelayanan lebih cepat tanpa mengikuti antrean sebagaimana konsumen pada umumnya.
“Kalau torang masyarakat biasa mo ba isi, susah sekali. Harus antre lama, bahkan terkadang disuruh kembali karena solar habis. Tapi kalau kendaraan tertentu datang, pelayanan terlihat berbeda,” ungkap seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Warga tersebut juga menyebut nama CS alias Chore dalam dugaan pengaturan pelayanan pengisian. Meski demikian, kebenaran informasi mengenai peran operator tersebut belum dapat dipastikan dan perlu dikonfirmasi langsung kepada yang bersangkutan.
DUGAAN MODUS PENGISIAN BERULANG JADI PERHATIAN
Persoalan di SPBU Warembungan sebelumnya juga menjadi perbincangan masyarakat menyusul keluhan mengenai kendaraan bertonase besar yang diduga melakukan pengisian solar subsidi secara berulang.
Sejumlah informasi lapangan turut menyinggung keberadaan kendaraan yang diduga menggunakan tangki modifikasi, kendaraan tanpa pelat nomor yang terlihat, serta antrean panjang hingga meluber ke badan jalan utama Manado–Tomohon.
Selain itu, muncul dugaan bahwa BBM solar subsidi yang diperoleh melalui pengisian tersebut kemudian disalurkan kembali ke tempat penampungan tertentu di wilayah Pineleng dan Manado.
Apabila informasi tersebut benar, praktik demikian patut mendapat perhatian serius karena BBM subsidi merupakan barang yang penyalurannya diatur pemerintah dan diperuntukkan bagi konsumen yang memenuhi ketentuan.
Meski demikian, dugaan penggunaan tangki modifikasi, pengisian berulang, serta penyaluran ke gudang ilegal harus dibuktikan melalui pemeriksaan kendaraan, dokumen transaksi, rekaman CCTV, dan data distribusi BBM.
POLDA SULUT DIMINTA TIDAK HANYA MEMERIKSA SOPIR
Masyarakat meminta Kapolda Sulawesi Utara, Brigjen Pol Yudo Hermanto, memberikan perhatian terhadap dugaan penyimpangan distribusi solar subsidi di SPBU 73.956.04 Warembungan.
Penanganan kasus ini diharapkan tidak hanya berhenti pada pemeriksaan sopir atau pemilik kendaraan, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang berperan dalam proses penyaluran BBM di lingkungan SPBU.
Ada sejumlah hal yang dinilai penting untuk didalami aparat penegak hukum:
1. Memeriksa operator SPBU: Mengklarifikasi dugaan keterlibatan CS alias Chore dalam pengaturan pelayanan, antrean, dan pengisian solar subsidi.
2. Mengaudit manajemen SPBU: Memeriksa tanggung jawab pengawas dan pengelola serta memastikan seluruh kegiatan penyaluran berjalan sesuai ketentuan.
3. Memeriksa rekaman CCTV dan transaksi: Menelusuri data penjualan, pencatatan barcode atau MyPertamina, volume pengisian, serta riwayat kendaraan yang melakukan transaksi berulang.
4. Menelusuri kendaraan yang dicurigai: Memeriksa legalitas kendaraan, kapasitas tangki, dokumen pembelian, dan dugaan penyalahgunaan distribusi BBM subsidi.
5. Menelusuri aliran distribusi: Memastikan apakah BBM yang disalurkan benar-benar digunakan oleh konsumen yang berhak atau justru dialihkan kepada pihak lain untuk memperoleh keuntungan.
ASPEK HUKUM: DUGAAN PENYALAHGUNAAN BBM SUBSIDI HARUS DIBUKTIKAN
Sebagai informasi, penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah dapat dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ancaman pidananya berupa penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.
Namun, penerapan pasal tersebut harus didasarkan pada unsur tindak pidana, alat bukti, serta hasil penyelidikan dan penyidikan aparat penegak hukum.
HAK JAWAB DAN KLARIFIKASI TERBUKA
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak pengelola SPBU 73.956.04 Pineleng Warembungan maupun CS alias Chore terkait dugaan yang disampaikan sejumlah warga tersebut.
Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak manajemen SPBU, operator yang disebutkan, pengawas, maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab guna menjaga keberimbangan pemberitaan.
Publik membutuhkan kepastian, bukan sekadar tudingan. Jika memang tidak terjadi penyimpangan, klarifikasi terbuka dan transparansi data penyaluran BBM dapat menjawab keresahan masyarakat. Sebaliknya, apabila ditemukan pelanggaran, aparat penegak hukum diharapkan menindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku tanpa pandang bulu.
CATATAN REDAKSI: Seluruh informasi mengenai dugaan keterlibatan operator, pengaturan kuota, kendaraan tanpa pelat nomor, tangki modifikasi, dan dugaan penyaluran BBM ke tempat penampungan masih memerlukan verifikasi serta pembuktian lebih lanjut. Pihak-pihak yang disebutkan tetap memiliki hak jawab dan asas praduga tak bersalah harus dihormati.
Sumber : Bitung Viral
