PURWAKARTA,Jejakkasusnews.web.id — Pelaksanaan proyek revitalisasi SDN 5 Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, dengan nilai sekitar Rp1,18 miliar kembali menjadi perhatian. Kali ini, sorotan mengarah pada penjelasan Kepala SDN 5 Kembang Kuning, Penny Dwiana Sofarilla, terkait penggunaan material dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan.
Dalam percakapan melalui pesan WhatsApp, Penny menjelaskan bahwa keberadaan material yang digunakan dalam proyek disebut telah berkaitan dengan SNI. Ia juga menyampaikan bahwa terdapat konsultan pengawas yang melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan.
“Iya pa, artinya jika sudah ada SNI-nya berarti pabrik tersebut sudah melalui uji. Dan konsultan pengawas juga kan memeriksa juga pa,” demikian jawaban Penny dalam komunikasi tersebut.
Ketika ditanya mengenai bukti pengujian dan hasil pemeriksaan yang dimaksud, pihak media kembali meminta agar dokumen atau hasil pemeriksaan tersebut dapat ditunjukkan.
Penny juga menyampaikan bahwa pelaksanaan revitalisasi sekolahnya dilakukan dengan mengacu pada petunjuk teknis serta arahan dari pihak terkait.
“Saya merasa tidak ada yang dilanggar dengan pekerjaan revitalisasi di sekolah ini. Karena telah sesuai dengan juknis. Selain itu juga sudah sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh kementerian waktu pelaksanaan bimtek,” ungkap Penny.
Namun, penjelasan tersebut dinilai belum cukup menjawab seluruh substansi persoalan yang menjadi perhatian dalam pemberitaan.
Koordinator Wilayah Gabungan Wartawan Indonesia Satu (GAWARIS) Jawa Barat, Hendi Heryana, angkat bicara. Ia meminta Aparat Penegak Hukum (APH), Inspektorat, dan dinas terkait tidak berhenti pada keterangan lisan, tetapi melakukan pemeriksaan langsung terhadap pelaksanaan proyek.
Menurut Hendi, apabila pihak sekolah menyatakan material telah memenuhi standar dan telah diperiksa konsultan pengawas, maka dokumen pendukungnya harus dapat diverifikasi.
“Kalau memang material sudah sesuai standar, ada konsultan pengawas dan sudah dilakukan pemeriksaan, tentu harus ada dokumen pendukungnya. Jangan hanya sebatas pernyataan. Kami meminta semuanya dibuka dan diverifikasi oleh pihak yang berwenang,” tegas Hendi.
Ia menilai pemeriksaan penting dilakukan karena proyek tersebut menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar dan menyangkut pembangunan sarana pendidikan yang nantinya digunakan oleh para siswa.
Hendi juga meminta APH melakukan audit investigatif apabila dalam pemeriksaan awal ditemukan indikasi ketidaksesuaian, baik terkait material, administrasi, volume pekerjaan, spesifikasi teknis maupun penggunaan anggaran.
“Ini uang negara dan objeknya adalah sekolah. Kalau memang seluruh pelaksanaannya sudah sesuai aturan, justru pemeriksaan akan memperjelas dan membersihkan keraguan. Tetapi kalau ditemukan pelanggaran, harus ditindak sesuai ketentuan,” ujarnya.
Karena itu, menurutnya, jawaban dari pihak sekolah tetap harus diuji melalui dokumen dan pemeriksaan lapangan.
“Kami tidak sedang menghakimi pihak sekolah. Kami meminta agar semua pihak terbuka. Kalau ada SNI, tunjukkan dokumennya. Kalau ada hasil pemeriksaan konsultan pengawas, tunjukkan hasil pemeriksaannya. Kalau pekerjaan sudah sesuai juknis, mari dibuktikan melalui audit dan pemeriksaan,” kata Hendi.
Ia berharap Inspektorat, Dinas Pendidikan, serta APH dapat turun langsung melakukan pengecekan terhadap proyek revitalisasi SDN 5 Kembang Kuning.
“Jangan sampai persoalan ini menjadi polemik berkepanjangan. Cara terbaik adalah audit dan pemeriksaan secara profesional. Hasilnya nanti yang berbicara,” pungkas Hendi.
Awak media menegaskan bahwa pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dan upaya verifikasi jurnalistik. Pernyataan dugaan maupun sorotan terhadap pelaksanaan proyek tidak dimaksudkan sebagai vonis terhadap pihak tertentu. Pihak terkait tetap memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab sesuai ketentuan jurnalistik.
Red/Nana Cakra
