GARUT,Jejakkasusnews.web.id – Proyek Program Revitalisasi Sekolah Tahun Anggaran 2026 di SDN 1 Karangwangi, Kampung Limusnunggal, Desa Karangwangi, Kecamatan Mekarmukti, Kabupaten Garut, menuai sorotan serius. Pasalnya, berdasarkan pantauan awak media di lokasi, ditemukan dugaan penggunaan material pasir yang dipertanyakan kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis pekerjaan.
Proyek yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 tersebut memiliki nilai bantuan sebesar Rp1.416.563.000 Miliar, dengan waktu pelaksanaan 90 hari kalender melalui Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP).
Persoalan mencuat ketika awak media mempertanyakan material pasir yang digunakan di lokasi pekerjaan. Salah seorang pekerja menyebutkan bahwa pasir tersebut merupakan campuran pasir laut dan pasir dari Babakan Garut, yang disebut berasal dari sungai. Pekerja itu juga menyampaikan bahwa yang dipesan adalah pasir sungai.
Pernyataan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan teknis dan pengujian material untuk memastikan apakah pasir yang digunakan benar-benar memenuhi persyaratan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), gambar kerja, dan spesifikasi teknis.
Saat dikonfirmasi, Kepala SDN 1 Karangwangi, Dedi Daryana, S.Pd., belum memberikan tanggapan maupun penjelasan kepada awak media.
Sementara itu, Ihap Saepul Hayat, yang dikonfirmasi terkait P2SP, menyampaikan bahwa dirinya baru memberikan anggaran sebesar Rp80 juta untuk pembelian barang. Ia juga menyebutkan bahwa pembelian barang dilakukan melalui Ekajaya.
Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme pengelolaan anggaran, pengadaan material, bukti transaksi, serta pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan yang nilainya mencapai lebih dari Rp1,4 miliar.
Dugaan ketidaksesuaian material dalam pekerjaan konstruksi tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1). Mengatur bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Artinya, setiap penggunaan dana APBN wajib dapat dipertanggungjawabkan.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 59. Mengatur kewajiban pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi. Standar tersebut mencakup mutu bahan, mutu peralatan, prosedur pelaksanaan, hingga mutu hasil pekerjaan. Dengan demikian, material yang digunakan harus memenuhi standar dan persyaratan teknis yang berlaku.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Mengatur pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Penggunaan dana negara harus didukung administrasi dan bukti pertanggungjawaban yang dapat diperiksa.
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 46 Tahun 2025. Ketentuan ini menjadi perhatian dalam aspek pengadaan barang dan jasa pemerintah, sepanjang mekanisme pengadaan pada kegiatan tersebut termasuk dalam ruang lingkup pengaturannya.
Apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau memenuhi unsur tindak pidana, penegak hukum dapat menindaklanjutinya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Anggaran Rp1,4 miliar bukan uang pribadi. Jangan sampai program yang seharusnya meningkatkan kualitas sarana pendidikan justru menjadi persoalan akibat lemahnya pengawasan, ketidakjelasan pengadaan, atau dugaan penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi.
Dinas Pendidikan, pengawas teknis, Inspektorat, serta instansi berwenang diminta segera turun tangan.
Pemeriksaan harus dilakukan secara menyeluruh, meliputi:
Kesesuaian material pasir dengan RAB dan spesifikasi teknis, Pengujian mutu material yang digunakan,Pemeriksaan nota pembelian, pemasok, dan bukti transaksi, Pemeriksaan aliran penggunaan dana bantuan, Kesesuaian volume pekerjaan dengan laporan pertanggungjawaban, Evaluasi tanggung jawab P2SP dan pihak-pihak yang terlibat.
Jangan hanya melakukan pemeriksaan di atas meja. Turun ke lapangan, periksa material, cocokkan dokumen, dan buka seluruh pertanggungjawaban anggaran.
Uang negara harus dijaga, bukan dibiarkan menjadi bancakan pihak yang tidak bertanggung jawab!
Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kepala SDN 1 Karangwangi, P2SP, serta dinas terkait demi memenuhi prinsip keberimbangan dan transparansi pemberitaan.
Red/Hendi & Tim












