GARUT,Jejakkasusnews.web.id – Persoalan dugaan ketidaksesuaian material dalam pelaksanaan Program Revitalisasi Sekolah Tahun Anggaran 2026 di SDN 1 Karangwangi, Kampung Limusnunggal, Desa Karangwangi, Kecamatan Mekarmukti, Kabupaten Garut, mendapat perhatian serius dari Hendi Heryana, Koordinator Wilayah (Korwil) Gabungan Wartawan Indonesia Satu (GAWARIS) Jawa Barat.
Hendi menyatakan mengecam keras apabila benar ditemukan adanya penyimpangan dalam penggunaan material maupun pengelolaan anggaran negara pada proyek revitalisasi sekolah yang menelan dana APBN sebesar Rp1.416.563.000 miliar tersebut.
Menurut Hendi, persoalan ini tidak boleh berhenti sebatas pemberitaan, klarifikasi, atau pemeriksaan administratif semata. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, seluruh pihak yang memiliki tanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.
“Saya mengecam keras apabila benar ditemukan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek yang menggunakan uang negara. Anggaran sebesar Rp1,4 miliar bukan uang pribadi. Itu uang rakyat yang harus dipergunakan sesuai peruntukan, spesifikasi teknis, dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas Hendi.
Ia juga menegaskan bahwa GAWARIS Jawa Barat akan menyikapi dan mengawal persoalan SDN 1 Karangwangi hingga ke tingkat yang lebih tinggi apabila ditemukan persoalan yang tidak ditindaklanjuti secara serius oleh pihak berwenang.
“Jangan menganggap persoalan ini selesai begitu saja. Kami akan menindaklanjuti dan mengawal persoalan ini sampai ke tingkat atas. Apabila ditemukan indikasi penyimpangan, kami meminta aparat penegak hukum, Inspektorat, serta lembaga berwenang, termasuk KPK sesuai kewenangannya, untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Jangan sampai ada pihak yang berlindung di balik jabatan maupun kewenangannya,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, proyek Program Revitalisasi Sekolah Tahun Anggaran 2026 di SDN 1 Karangwangi bersumber dari APBN dengan nilai bantuan Rp1.416.563.000 miliar dan waktu pelaksanaan 90 hari kalender melalui Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP).
Berdasarkan pantauan awak media di lokasi, muncul pertanyaan mengenai kesesuaian material pasir yang digunakan dalam pekerjaan konstruksi.
Salah seorang pekerja di lokasi menyebutkan bahwa pasir yang digunakan merupakan campuran pasir laut dan pasir dari Babakan Garut yang disebut berasal dari sungai. Pekerja tersebut juga menyampaikan bahwa pasir yang dipesan adalah pasir sungai.
Keterangan tersebut tentu perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan pengujian laboratorium. Sebab, penilaian kelayakan material konstruksi tidak boleh hanya berdasarkan pengakuan pekerja ataupun dugaan di lapangan.
Material harus diperiksa berdasarkan spesifikasi teknis, RAB, gambar kerja, serta standar mutu yang dipersyaratkan.
Hendi menilai, apabila terdapat ketidaksesuaian material, persoalan tersebut harus ditelusuri sampai kepada pihak yang bertanggung jawab atas pemilihan, pembelian, penerimaan, dan penggunaannya.
“Jangan sampai material yang digunakan tidak sesuai spesifikasi, tetapi pekerjaan tetap berjalan seolah-olah tidak ada persoalan. Siapa yang memesan, siapa yang membeli, siapa yang menerima, siapa yang memeriksa, dan siapa yang menyetujui penggunaannya harus jelas. Semua harus bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Hendi juga memberikan sorotan terhadap fungsi pengawasan proyek revitalisasi sekolah.
Menurutnya, pengawasan tidak boleh hanya menjadi formalitas administratif, sebatas kunjungan, dokumentasi, tanda tangan, atau kegiatan seremonial tanpa pemeriksaan nyata terhadap kualitas pekerjaan.
Ia meminta seluruh unsur pengawasan menjalankan tugas secara profesional, objektif, dan tidak pandang bulu.
“Fungsi pengawasan harus benar-benar melakukan pengawasan. Jangan hanya datang, mengambil dokumentasi, kemudian dianggap pekerjaan sudah selesai dan sesuai ketentuan. Periksa materialnya, ukur volumenya, cek kualitas pekerjaannya, dan cocokkan dengan dokumen anggaran,” ujar Hendi.
“Jangan sampai lemahnya pengawasan justru membuka ruang terjadinya penyimpangan. Siapa pun yang terlibat harus diperiksa apabila ditemukan bukti pelanggaran. Jangan pandang bulu, jangan tebang pilih, dan jangan ada pihak yang dilindungi,” tambahnya.
Lebih lanjut, Hendi menegaskan bahwa apabila dilakukan audit atau pemeriksaan terhadap proyek tersebut, prosesnya harus dilaksanakan secara menyeluruh dan transparan.
Menurutnya, audit tidak boleh hanya memeriksa kelengkapan administrasi di atas meja, tetapi harus membandingkan dokumen dengan kondisi pekerjaan yang sesungguhnya di lapangan.
Pemeriksaan setidaknya harus mencakup:
1. Kesesuaian material pasir dan bahan bangunan lainnya dengan spesifikasi teknis serta RAB.
2. Pengujian laboratorium terhadap material yang dipertanyakan.
3. Pemeriksaan nota pembelian, pemasok, bukti transaksi, dan aliran pembayaran.
4. Pemeriksaan penggunaan anggaran bantuan APBN sebesar Rp1.416.563.000.
5. Pencocokan volume pekerjaan dengan realisasi fisik dan laporan pertanggungjawaban.
6. Pemeriksaan tanggung jawab P2SP dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan maupun pelaksanaan pekerjaan.
7. Penelusuran kemungkinan adanya kerugian keuangan negara apabila ditemukan indikasi penyimpangan.
“Kalau memang dilakukan audit, kami meminta jangan setengah-setengah. Apabila ditemukan pelanggaran, harus ditindaklanjuti sampai tuntas. Jangan berhenti pada temuan, jangan hanya memberikan teguran apabila persoalannya ternyata memenuhi unsur pelanggaran hukum. Siapa pun yang terbukti bertanggung jawab harus diproses sesuai aturan yang berlaku,” tandas Hendi.
Penggunaan anggaran negara dalam proyek pembangunan harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Beberapa ketentuan yang relevan untuk menjadi dasar pemeriksaan antara lain:
– UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya Pasal 3 ayat (1), mengenai pengelolaan keuangan negara yang harus tertib, taat peraturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
– UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, terkait pertanggungjawaban pengelolaan dan penggunaan keuangan negara.
– UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, khususnya ketentuan pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi.
– Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 46 Tahun 2025, sepanjang ketentuan pengadaan tersebut berlaku terhadap mekanisme kegiatan yang bersangkutan.
– UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, apabila hasil pemeriksaan menemukan unsur dugaan tindak pidana korupsi.
Perlu ditegaskan, dugaan ketidaksesuaian material belum dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana. Namun, apabila pemeriksaan menemukan bukti penyimpangan dan unsur pelanggaran hukum, penanganannya harus diteruskan kepada instansi yang berwenang.
Hendi meminta Dinas Pendidikan Kabulaten Garut, pengawas teknis, Inspektorat, serta instansi terkait segera turun langsung ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan objektif.
Ia juga meminta agar pemeriksaan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi proyek, tetapi benar-benar memastikan mutu bangunan, kesesuaian penggunaan anggaran, dan pertanggungjawaban seluruh pihak yang terlibat.
“Jangan sampai uang negara yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan justru menimbulkan persoalan. Sekolah adalah tempat anak-anak menuntut ilmu. Kualitas bangunannya harus dijaga, keselamatannya harus diperhatikan, dan setiap rupiah anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.
GAWARIS JAWA BARAT MENEGASKAN: UANG NEGARA HARUS DIJAGA, PENGAWASAN HARUS DIJALANKAN, DAN SETIAP DUGAAN PELANGGARAN HARUS DIPERIKSA SECARA TUNTAS!
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala SDN 1 Karangwangi, Dedi Daryana, S.Pd., belum memberikan tanggapan maupun penjelasan kepada awak media.
Sementara itu, Ihap Saepul Hayat yang dikonfirmasi terkait P2SP menyampaikan bahwa dirinya baru memberikan anggaran sebesar Rp80 juta untuk pembelian barang dan menyebut pembelian dilakukan melalui Toko Ekajaya Bungbulang
Keterangan tersebut masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut terkait mekanisme pengadaan, aliran anggaran, bukti transaksi, serta pertanggungjawaban penggunaan dana.
Redaksi media Jejakkasusnews.web.id membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kepala SDN 1 Karangwangi, P2SP, pihak penyedia material, Dinas Pendidikan, serta seluruh pihak terkait demi menjaga prinsip keberimbangan, akurasi, dan profesionalitas jurnalistik.
Red…












