Daerah  

Revitalisasi SDN 2 Jagabaya Disorot, P2SP Jangan Cuma Nama!

Jejakkasusnews.web-Garut- Pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan di SDN 2 Jagabaya, Kabupaten Garut, dengan nilai bantuan mencapai Rp1.199.240.000 dari APBN Tahun Anggaran 2026, mulai menuai sorotan.

Sorotan muncul terkait pola pengelolaan pekerjaan, peran Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP), hingga tanggung jawab Kepala Sekolah Dedeh dalam pelaksanaan pembangunan tersebut.

Berdasarkan papan informasi proyek, kegiatan revitalisasi itu memiliki waktu pelaksanaan 90 hari kalender dengan P2SP sebagai pelaksana yang tercantum secara resmi.

Namun, muncul pertanyaan serius: sejauh mana P2SP benar-benar menjalankan fungsi dan kewenangannya dalam mengelola pembangunan? Apakah panitia diberikan keleluasaan untuk menjalankan tugas, atau justru hanya menjadi nama dalam administrasi sementara pengendalian pekerjaan berada di pihak lain?

Dokumentasi lapangan memperlihatkan sejumlah material berupa batu, pasir, genteng, serta rangkaian besi yang berada di lingkungan sekolah. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai asal-usul, kualitas, spesifikasi, dan kesesuaiannya dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Persoalan ini tidak boleh dianggap sepele. Dengan nilai bantuan lebih dari Rp1,19 miliar, setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, baik dari sisi pengadaan material, pelaksanaan pekerjaan maupun kualitas hasil pembangunan.

P2SP jangan sampai hanya dijadikan tameng administratif. Masyarakat berhak mengetahui siapa yang mengendalikan pembelian material, menentukan tenaga kerja, mengatur pelaksanaan pekerjaan, serta bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran.

Kepala Sekolah Dedeh juga perlu memberikan penjelasan terbuka. Sebab, tanggung jawab atas pelaksanaan program revitalisasi tidak boleh berhenti pada pencantuman nama panitia di papan proyek.

Transparansi bukan sekadar memasang papan informasi. Transparansi harus dibuktikan melalui keterbukaan dokumen, kesesuaian material, mekanisme pengelolaan anggaran, dan hasil pekerjaan di lapangan.

Media Solusirakyat.id mendorong pihak sekolah, P2SP, serta instansi terkait untuk memberikan penjelasan agar tidak berkembang dugaan dan pertanyaan di tengah masyarakat.

Hingga berita ini disusun, keterangan resmi Kepala Sekolah Dedeh dan P2SP terkait sejumlah persoalan tersebut masih perlu dimintakan.

Publik menunggu jawaban. Anggaran negara harus dipertanggungjawabkan, bukan sekadar dipertontonkan melalui papan proyek.

Ada dua hal penting yang perlu saya pastikan agar berita ini lebih tajam:

Apakah benar P2SP hanya diberi uang Rp50.000 oleh Kepala Sekolah Dedeh, sementara pengadaan material dan seluruh pekerjaan dikendalikan langsung oleh kepala sekolah?

(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *