Garut,Jejakkasusnews.web.id – Kualitas pembangunan infrastruktur di Kabupaten Garut kembali menjadi sorotan. Kali ini, kondisi rehabilitasi jalan rabat beton ruas Genteng–Munjul, Kecamatan Cilawu, menuai tanda tanya setelah permukaan jalan yang menurut informasi baru sekitar tiga bulan selesai dikerjakan kini terlihat mengalami kerusakan.
Berdasarkan dokumentasi lapangan pada Kamis (19/11/2026), terlihat sejumlah bagian permukaan beton mengalami keretakan, pengelupasan, serta kerusakan pada lapisan permukaan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai kualitas pekerjaan dan pengawasan proyek yang bersumber dari uang rakyat.
Ironisnya, proyek tersebut bukan pekerjaan dengan nilai anggaran kecil.
Berdasarkan papan informasi kegiatan yang terpasang di lokasi, proyek rehabilitasi ruas jalan Genteng–Munjul, Kecamatan Cilawu, tercatat memiliki nilai pekerjaan sebesar Rp378.150.400, bersumber dari APBD Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2026.
Dalam papan informasi juga tercantum:
Kegiatan: Rehabilitasi Jalan.
Pekerjaan: Rehabilitasi Ruas Jalan Genteng–Munjul.
Lokasi: Kecamatan Cilawu.
Sumber dana: APBD Kabupaten Garut.
Tahun anggaran: 2026.
Nilai pekerjaan: Rp378.150.400.
Waktu pelaksanaan: 60 hari kalender.
Penyedia jasa: CV RIHA.
Nomor kegiatan: 602.2/31/PPK-3/RHB.JL/DAU/PUPR/2026.
Tanggal papan informasi: 7 Agustus 2026.
BARU SEUMUR JAGUNG, KUALITAS PEKERJAAN DIPERTANYAKAN
Kerusakan yang terlihat pada permukaan jalan tersebut patut menjadi perhatian serius Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Garut.
Bagaimana mungkin jalan yang dikabarkan baru sekitar tiga bulan selesai dikerjakan sudah menunjukkan kerusakan pada beberapa titik?
Apakah mutu beton telah sesuai dengan spesifikasi teknis? Apakah ketebalan dan kualitas material sudah memenuhi standar perencanaan? Bagaimana proses pengawasan selama pekerjaan berlangsung hingga pemeriksaan hasil akhir?
Pertanyaan tersebut bukan tanpa alasan. Sebab, pembangunan infrastruktur menggunakan anggaran publik harus memberikan manfaat dan ketahanan sesuai perencanaan, bukan justru menimbulkan persoalan dalam waktu relatif singkat.
Jangan sampai masyarakat hanya disuguhi pembangunan yang terlihat bagus saat awal pengerjaan, tetapi kualitasnya tidak mampu bertahan sebagaimana mestinya.
PUPR GARUT DAN PENYEDIA JASA DIMINTA BERTANGGUNG JAWAB
Dinas PUPR Kabupaten Garut, khususnya pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pengawas teknis kegiatan, diminta segera turun langsung melakukan pemeriksaan terhadap kondisi jalan tersebut.
Pemeriksaan perlu mencakup mutu beton, ketebalan, metode pelaksanaan, kondisi dasar jalan, serta kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi kontrak.
Penyedia jasa CV RIHA juga perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai penyebab kerusakan tersebut.
Jika hasil pemeriksaan membuktikan adanya ketidaksesuaian mutu atau pelaksanaan pekerjaan, pihak terkait harus mengambil langkah perbaikan sesuai ketentuan kontrak dan peraturan yang berlaku.
JANGAN BIARKAN UANG RAKYAT HABIS UNTUK PEKERJAAN YANG CEPAT RUSAK
Dengan nilai pekerjaan mencapai Rp378 juta lebih, masyarakat tentu berhak mendapatkan infrastruktur yang berkualitas dan dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang semestinya.
Transparansi bukan hanya sebatas memasang papan informasi proyek. Lebih dari itu, kualitas hasil pekerjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran juga harus dapat diuji secara terbuka.
Publik kini menunggu penjelasan resmi dari Dinas PUPR Kabupaten Garut.
Apakah kerusakan ini akan segera diperiksa dan diperbaiki? Ataukah masyarakat kembali harus menerima kenyataan bahwa jalan yang baru dibangun justru sudah mengalami kerusakan?
Dm












